Latest Post

Sepanjang sejarah penerapan sistem Islam, negara akan melindungi rakyatnya dari penistaan agama dan akan menjaga akidah umat agar tetap lurus

Seperti halnya sikap tegas seorang khalifah Sultan Abdul Hamid II


Penulis Santika 

Aktivis Dakwah


Siddiq-news.com, OPINI -- Viralnya sebuah video yang mempertontonkan seorang laki-laki menginjak Al-Qur'an dan bersumpah di depan istrinya bahwa dia tidak berselingkuh beredar luas di jagat maya. Tentunya hal ini membuat geram kaum muslim. Hanya demi meyakinkan perkataan dan dipercaya oleh istrinya seorang oknum pejabat Kementrian Perhubungan (KEMENHUB) Asep Kosasih yang bertugas sebagai kepala otoritas bandar udara wilayah Merauke rela menistakan agamanya dengan menginjak kalam Ilahi yaitu Al-Qur'an. (tribunnews, 2024/05/18)


Kasus penistaan agama bukan hanya kali ini saja terjadi, tetapi kerap berulang, mulai dari gambar karikatur nabi sampai penginjakan kitab suci. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat tidak menyadari betapa pentingnya menjaga kemulian agama. Agama dan simbol-simbol keagamaan acap kali dijadikan sebuah guyonan dan menjadi bahan olok-olokan yang sering kali direndahkan sesuai dengan keinginan dan hawa nafsunya. 


Kenapa hal ini terjadi? Tentunya biang dari tumbuh suburnya penistaan agama adalah Sistem Sekularisme yang dianut sebagian besar umat saat ini. Sistem Sekularisme memisahkan kehidupan dengan agama. Di mana agama hanya dijadikan sebagai ibadah ritual saja, agama tidak dijadikan sebagai tolok ukur prilaku dan pola pikir seseorang dalam melakukan aktifitasnya. Akibatnya umat saat ini berperilaku bebas tanpa memikirkan apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan oleh agamanya. Kebebasan ini juga lahir dari sistem sekularisme yang melahirkan demokrasi yang mengusung asas hak asasi manusia. Belum lagi sistem sanksi yang diberikan oleh negara sangatlah lemah sehingga tidak membuat efek jera bagi para pelakunya. Para pelakunya hanya dipenjara beberapa tahun atau bulan bahkan ada yang dibebaskan tanpa mendapat peradilan. Justru akhirnya memberikan inspirasi kepada yang lain untuk melakukan hal yang sama.


Jelas sudah bahwa sistem sekuler ini tidak memberikan jaminan perlindungan kepada umat Islam, terutama dalam menjaga kemulyaan agama Islam. 


Hal ini tidaklah mungkin terjadi, apabila umat Islam menerapkan sistem Islam di seluruh aspek kehidupan. Hanya penerapan sistem Islam secara kafah yang mampu melindungi umat, yang kelak akan menjadi perisai umat. 

Rasulullah saw. bersabda: 

Sesungguhnya imam/khalifah adalah perisai, orang-orang berperang di belakangnya dan menjadikannya pelindung. Jika ia memerintahkan ketakwaan kepada Allah 'Azza wa Jalla dan berlaku adil, baginya terdapat pahala dan jika ia memerintahkan yang selainnya, ia harus bertanggung jawab atasnya.” (HR Muslim)


Sepanjang sejarah penerapan sistem Islam, negara akan melindungi rakyatnya dari penistaan agama dan akan menjaga akidah umat agar tetap lurus. Seperti halnya sikap tegas seorang khalifah Sultan Abdul Hamid II (1876-1918) yang mengultimatum perancis karena akan menyelenggarakan teater karya Voltaire drama yang bertajuk “Muhammad dan kefanatikan”. Khalifah Abdul Hamid II dengan tegas mengultimatum perancis jika tidak menghentikan drama itu maka Perancis akan merasakan bahaya politik yang akan dihadapinya. Daulah Khilafah memiliki kekuatan super power yang bisa menaklukan Perancis hingga membatalkan teater itu.


Dari kisah ini terpampang jelas bahwa umat mendapat jaminan dalam berbagai sendi kehidupan, jika Islam kembali diterapkan di muka bumi. Wallahualam bissawab. []

Dalam Islam, pendidikan merupakan kebutuhan pokok yang menjadi tanggungjawab negara

Negara menjamin penyelenggaraan pendidikan tanpa biaya


Penulis Normah Rosman

Pemerhati Masalah Umat


SIDDIQ-NEWS.com, OPINI -- "Pendidikan adalah kunci masa depan bangsa yang lebih baik". Mungkin kalimat tersebut sering kita dengar. Namun apa dikata jika akses pendidikan begitu sulit didapat oleh masyarakat. Pendidikan ibarat menara gading yang sukar diraih saat ini. Lantas apa kabar generasi emas? 


Polemik kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang terjadi hampir di semua perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia tampaknya cukup membuat para orang tua ketar-ketir. Pasalnya, kenaikannya bisa membuat kantong jebol. Akan tetapi, Plt Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tjikjik Sri Tjahjandarie, membantah adanya kenaikan UKT saat ini. Menurutnya, bukan UKT yang naik, tapi kelompok UKT yang bertambah. Pemerintah mengaku telah mengucurkan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), tetapi bantuan tersebut belum juga mampu mengcover semua kebutuhan operasional. Sehingga saat ini Pendidikan tinggi di Indonesia belum bisa digratiskan seperti halnya negara lain. Bahkan biaya Pendidikan tinggi dibebankan kepada orang tua masing-masing mahasiswa melalui UKT (cnnindonesia, 18/05/2024).


Akhir-akhir ini masyarakat tengah dihebohkan dengan pemberitaan biaya kuliah yang tinggi. Bahkan kebijakan kenaikan UKT ini menuai aksi protes dari sejumlah mahasiswa. Mereka menuntut agar pihak terkait yakni rektorat dan pemerintah meninjau ulang kebijakan yang telah dilayangkan dan memberikan solusi yang pro rakyat. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tjikjik Sri Tjahjandarie mengatakan jika biaya kuliah harus dipenuhi oleh mahasiswa agar penyelenggaraan pendidikan memenuhi standar mutu. Tjikjik juga merespon protes soal kenaikan UKT dengan mengatakan bahwa pendidikan tinggi merupakan pendidikan tersier atau pilihan yang tidak termasuk dalam program wajib belajar 12 tahun (cnbcindonesia, 18/05/2024).


Pendidikan Tinggi Tersier atau Kebutuhan?

Kenaikan UKT (Uang Kuliah Tunggal) merupakan kabar yang mengerikan bagi sebagian besar mahasiswa, calon mahasiswa baru (Camaba), maupun orang tua mahasiswa. Bagaimana tidak saat sebelum kenaikan UKT saja, banyak mahasiswa yang terancam DO karena tidak mampu lagi membayar UKT, bahkan tidak sedikit dari camaba yang mengundurkan diri begitu tahu besaran UKT yang harus mereka bayarkan. Sehingga mereka belum sempat untuk mencicipi bangku pendidikan tinggi, dan bahkan terancam menjadi pengangguran mengingat syarat kerja saat ini yang mengharuskan berpindidikan minimal S1. 


Mendengar ucapan dari para petinggi pendidikan, bahwa pendidikan tinggi bukan merupakan pendidikan wajib 12 tahun, dan juga merupakan pendidikan tersier. Tentu saja kenyataan yang terjadi di lapangan sebaliknya. Karena tanpa memiliki ijazah perguruan tinggi minimal S1, maka seseorang akan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan dan terancam menjadi pengangguran atau beban keluarga. Sistem kapitalisme membuat semuanya semakin sulit, pendidikan mahal, pekerjaan sulit dan syarat yang berat untuk mendapatkan pekerjaan. Sehingga dapat disimpulkan jika saat ini perguruan tinggi merupakan kewajiban dan hak setiap individu, demi keberlangsungan hidup dan kesejahteraan. 


Kenaikan biaya UKT dikarenakan seluruh biaya yang ada di PTN merujuk pada Standar Satuan Biaya Operassional Pendidikan Tinggi (SSBOPT). Perubahan PT menjadi PTN-BH juga ikut berpengaruh dalam penentuan UKT. Salah satu yang mempengaruhi konsisi PT adalah adanya program WCU (World Class University) yang mengharuskan adanya syarat-syarat tertentu yang membutuhkan biaya banyak, termasuk konsep triple helix yang menjalin kerjasama antara pemerintah, perusahaan, dan perguruan tinggi. Hal ini membuat orientasi pendidikan bergeser menjadi tuntutan dalam memenuhi dunia industri. 


Pendidikan Adalah Kebutuhan Pokok Dalam Islam

Dalam Islam, pendidikan merupakan kebutuhan pokok yang menjadi tanggungjawab negara, sehingga seluruh biaya ditanggung oleh negara. Negara menjamin penyelenggaraan pendidikan tanpa biaya, baik itu laki-laki maupun perempuan, muslim maupun non-muslim, pada tingkat dasar maupun tingkat lanjutan. Pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi senantiasa didorong, dan negara Islam akan memberikan pendanaan semaksimal mungkin bagi orang-orang yang ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat tersebut. 


Selain mendirikan sekolah-sekolah dan universitas, negara Islam juga akan mendirikan perpustakaan dan laboratorium yang banyak dan tentunya memadai, guna memfasilitasi orang-orang yang ingin memperdalam pengetahuannya dalam berbagai bidang, baik itu ilmu fiqih, hadis, dan tafsir, kedokteran, teknik sipil, ilmu murni, dan lainnya. Negara juga akan menyediakan insentif yang lebih daripada cukup untuk orang-orang yang mau mengajar, belajar, mendakwakan, dan mendiskusikan masalah-masalah agama. Bahkan dahulu Khalifah Harun ar-Rasyid akan menghukum orang tua yang tidak mengupayakan agar anak-anak mereka mendapat pengetahuan menulis, membaca, maupun berbicara dalam bahasa Arab.


Negara Islam wajib menyediakan pendidikan tingkat dasar hingga tingkat menengah secara gratis. Merupakan kewajiban negara dalam mendidik setiap warganegaranya pada tingkat-tingkat tersebut. Sedangkan pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi, khususnya dalam bidang-bidang tertentu yang merupakan kebutuhan pokok, seperti pendidikan kedokteran, pengetahuan industri tambang, dan lainnya, maka negara wajib menyediakannya. Sementara itu, untuk pendidikan tinggi dalam bidang lain yang dipandang tidak terlalu perlu, maka negara tetap akan mengusahakannya, apabila tersedia cukup dana untuk keperluan itu.


Adapun sumber biaya yang diperoleh untuk memberikan pendidikan gratis dan berkualitas untuk rakyat negara Islam adalah baitul maal. Sedangkan dana dari baitul maal sendiri berasal dari harta kepemilikan umum, zakat, sedekah, fa’i, ghanimah, jizyah, kharaj, dan lainnya yang sesuai dengan syariat. Dana yang bersumber dari baitulmal, sepenuhnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat, baik itu di bidang pendidikan, bidang ekonomi, sosial budaya dan lainnya. Dan tentu saja kesejahteraan itu bisa digapai dengan menerapkan hukum Islam secara kafah. Wallahualam bissawab. []

 


Sumbar | SN.com |Pihak kepolisian akan menindak pengendara yang menerobos perbaikan jalur Lembah Anai, sebab jalur tersebut masih dalam perbaikan akibat rusak pasca bencana alam.


"Kita akan menjerat masyarakat yang bandel karena melewati jalur Lembag Anai yang menghubungkan Padang-Bukittinggi dengan menilang mereka," kata Dirlantas Polda Sumbar, Kombes Pol Dwi Nur Setiawan, S.Ik pada Senin, (27/5) siang.


Kombes Pol Dwi menyampaikan, jalur tersebut masih dalam masa perbaikan pasca bencana banjir bandang yang terjadi beberapa hari lalu, sehingga pengendara dilarang melintasinya. 


"Dasar menindaknya Undang-undang Lalu lintas, sebab jalur tersebut tidak boleh ditempuh (verboden) selama dalam masa perbaikan," ujarnya. 


Selaku Dirlantas Polda Sumbar, dirinya mengimbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan Padang-Bukittinggi ataupun sebaliknya, tidak menggunakan jalur tersebut. 


"Oleh sebab itu, masyarakat diminta untuk menggunakan jalur yang dianjurkan seperti Malalak dan Sitinjau Lauik," ujarnya.  


Dirinya mengakhiri, apabila masyarakat pengguna kendaraan bermotor masih memaksa menempuh jalur tersebut, akan mengganggu proses pengerjaan perbaikan jalan. 


"Masyarakat yang tetap lalu lalang akan menghambat proses perbaikan jalan. Pengendara belum boleh melalu jalur tersebut karena sangat berisiko tinggi sebab kontur masih labil, meskipun jalannya sudah diperbaiki," pungkasnya. (*)

Hanya parpol Islam yang sahih yang tidak mau berada dalam jebakan demokrasi

Mereka tidak memerlukan anggotanya bertabur artis, melainkan menjaga anggotanya untuk memahami dan mengemban ideologi Islam


Penulis Iin Indrawati

Pegiat Literasi 


Siddiq-news.com, OPINI -- DPD Golkar Jabar menyiapkan dua kader terbaik mereka untuk merebut kursi Bupati Kabupaten Bandung pada Pilkada 2024. Ketua DPD Golkar Jabar, Tubagus Ace Hasan Syadzily, mengatakan bahwa kemenangan di Pilkada 2024, khususnya di Kabupaten Bandung, menjadi keharusan demi menjaga marwah partai.


Setengah tahun menjelang pemilihan bupati dan wakilnya tanggal 27 November 2024 mendatang, nama artis sudah dimunculkan untuk posisi wakil bupati, yakni Wakil Bupati Bandung Kang Sahrul Gunawan dan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bandung Kang Sugi (Sugianto) menjadi bakal calon Bupati Bandung (TRIBUNJABAR.ID, 11/5/2024). Dirinya berpesan, jangan pernah ada kader yang memiliki pikiran bahwa Golkar akan menjadi nomor dua di Pilkada Kabupaten Bandung.


Suara rakyat kembali diburu kursi panas Pilkada dengan menjaring pesohor ke jalan politik untuk meraih suara. Fenomena ini menunjukkan kegagalan parpol dalam melakukan kaderisasi. Mereka terlihat tidak percaya diri dengan kader yang dibinanya, sehingga memilih melamar artis untuk mencari simpatisan yang banyak. Ini wajar terjadi karena setiap orang memiliki kepentingan. Parpol akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan suara agar dapat menduduki kursi panas dengan harapan jika menang, bisa menyetir kebijakan.


Meski beberapa artis memiliki kemampuan berpolitik, ketika berhasil duduk di kursi dewan, mereka tidak bisa membawa perubahan yang signifikan bagi rakyat. Walhasil, muncul anggapan kepentingan yang ada hanya sebatas materi. Misalnya, ambisi untuk berkuasa, inginan mendapat kehormatan, gaji besar, fasilitas mewah, dsb.


Kontestasi Pilkada sejatinya bukan untuk kepentingan rakyat, namun demi kepentigan elite oligarki. Sudah banyak bukti, setelah para pemimpin terpilih dan menjabat, mereka sibuk untuk memperkaya diri dan golongan mereka. 


Fenomena ini menjadi alarm bagi demokrasi. Siapa pun dapat menjadi caleg atau wakil rakyat, tidak perlu memiliki keahlian atau pendidikan khusus. Cukup punya ketenaran, mereka sudah bisa menjadi anggota parpol dan tidak ada kualifikasi tertentu yang harus mereka penuhi. 


Demokrasi adalah tempat yang cocok bagi para politikus yang mementingkan kekuasaan saja. Parpol yang terjun dalam demokrasi hanya ingin berkuasa. Mereka tidak akan memperhatikan kebutuhan rakyat, malah berlomba untuk mendapatkan dukungan. Bukannya memikirkan nasib dan terjun ke masyarakat untuk memaksimalkan peran, malah menggaet para pesohor demi suara. Padahal, belum tentu para pesohor itu dapat memahami dan mewakili masyarakat, karena sebelumnya mereka tidak pernah terjun ke bawah.


Kekuasaan digunakan untuk gaya hidup hedon atau untuk memuluskan bisnis mereka, sedangkan legalitas kekuasaan di sistem demokrasi ditentukan oleh banyaknya suara. Inilah demokrasi, apa pun bisa dilakukan asalkan sesuai keinginan, yaitu mendapat suara terbanyak. Bagi parpol yang terjun dalam demokrasi, politik itu hanyalah kekuasaan. Mereka akan ramai berpolitik ketika sudah dekat dengan waktu pemilu. Tetapi setelah selesai, mereka diam melihat kebijakan yang menyengsarakan, bahkan malah mendukung kebijakan itu.


Lalu untuk memperpanjang masa eksistensi kekuasaan, parpol mengusung orang-orang yang memiliki popularitas, sedangkan kapabilitas kepemimpinannya tidak dipentingkan. Ini adalah suatu keniscayaan dalam sistem demokrasi, di mana para elite oligarki berburu kedudukan sebagai penguasa. Sebab kekuasaan dapat dijadikan sarana untuk dapat meraih materi dan kedudukan/prestise.


Umat sejatinya memerlukan pemimpin yang amanah dan berjiwa riayah (mengurusi). Hal ini tidak akan didapat dalam sistem yang bathil yaitu demokrasi. Pemimpin yang amanah akan lahir dari sistem yang shahih yaitu sistem politik Islam yang bernama sistem Khilafah.


Islam adalah ideologi yang memiliki sistem kehidupan secara menyeluruh. Islam memandang politik bukan hanya masalah kekuasaan, melainkan soal mengurusi urusan umat. Parpol tidak boleh sekadar fokus pada suara.


Parpol yang sahih dalam Islam harus dibangun atas pemikiran (fikrah) Islam sebagai ideologi, memiliki metode yang jelas (tarekat) dalam perjuangannya, diisi oleh anggota yang paham fikrah dan tarekatnya, serta diikat dengan ikatan akidah, yaitu Islam. 


Jadi, parpol Islam tidak akan menggaet figur hanya demi meraih suara. Namun, parpol akan menggembleng anggotanya untuk memahami terlebih dahulu fikrah dan tarekat partai sebelum membolehkan mereka masuk menjadi anggota.


Parpol Islam akan berjuang untuk melanjutkan kehidupan Islam, menjalankan perannya untuk mengoreksi penguasa, dan menyadarkan umat terhadap kebangkitan yang sahih. Hingga akhirnya, rakyat paham dan mendukung parpol Islam untuk memimpin mereka dengan ideologi Islam.


Parpol Islam akan benar-benar terjun dalam politik untuk mengurusi urusan rakyat, akan selalu mengingatkan penguasa jika ada kebijakan penguasa yang tidak sesuai Islam. Parpol Islam yang sahih juga tidak akan mengambil demokrasi sebagai jalan meraih kekuasaan. Kekuasaan menurut Islam adalah sebuah amanah yang berkonsekuensi riayah/pengurus yang akan dimintai pertanggungjawaban di dunia dan akhirat, dan bukan hal yang diperebutkan. Rasulullah saw. memberi peringatan bahwa kekuasaan bisa menjadikan seseorang mulia atau akan membuat hina.


Terkait kepala desa, dalam sistem Khilafah, mereka dikenal dengan sebutan wali/amil. Seorang wali bertanggung jawab di wilayah setingkat propinsi. Wilayah setingkat propinsi ini dibagi dalam beberapa imalah (setara kabupaten), penanggung jawabnya disebut amil. 


Baik wali maupun amil adalah wakil (naib al-khalifah) untuk memerintah dan mengurus daerah/negeri. Mereka adalah perpanjangan tangan khalifah dalam meriayah rakyat. Bukan penguasa tunggal daerah.


Untuk mencegah adanya penyelewengan hukum, seorang wali bertanggung jawab di depan khalifah dan majelis syura, dan bisa dipecat oleh khalifah, apabila dilaporkan oleh majelis syura. Majelis syura adalah perwakilan dari masyarakat wilayah setempat di mana wali atau amil berkuasa.


Kekuasaan dalan Islam hanya ditujukan untuk menegakkan hukum-hukum Allah Swt. secara praktis dan amar makruf nahi munkar. Tujuan yang demikian ini hanya dapat terwujud manakala tugas pemerintahan didelegasikan kepada ahlul taqwa (amanah) atau ahlul kifayah, yaitu orang-orang yang mempunyai kapabilitas. Semua ini akan terwujud ketika sistem Khilafah hadir di tengah umat.


Hanya parpol Islam yang sahih yang tidak mau berada dalam jebakan demokrasi. Mereka tidak memerlukan anggotanya bertabur artis, melainkan menjaga anggotanya untuk memahami dan mengemban ideologi Islam. Wallahualam bissawab. []

Mahalnya biaya pendidikan tinggi membuktikan abainya peran negara dalam menjamin pendidikan masyarakat umum

Dunia pendidikan tinggi digunakan sebagai salah satu komoditas bisnis yang bisa dikomersialisasi


Penulis Galuh Metharia

Aktivis Muslimah, Ngaglik, Sleman, DIY


Siddiq-news.com, OPINI -- Polemik kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) menimbulkan gelombang protes di kalangan mahasiswa atau orang tua. Adapun besaran kenaikan UKT tiap perguruan tinggi menunjukkan persentase yang berbeda. Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) misalnya, mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa karena UKT naik hingga lima kali lipat. Kasus serupa juga terjadi di beberapa universitas lainnya. Bahkan, para mahasiswa mengancam akan melakukan aksi demo besar-besaran jika pemerintah tidak segera menyelesaikan permasalahan ini. (cnnindonesia, 19/05/2024)


Salah satu pemicu melejitnya biaya UKT di berbagai perguruan tinggi tidak terlepas dari perubahan status Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH). Dengan status PTN-BH, kampus memiliki otonom terhadap pengelolaan sumber daya, termasuk penentuan biaya pendidikan. Tak hanya itu, PTN-BH juga mempunyai kewenangan dalam pola pelaporan keuangan. Mereka juga punya ruang untuk menentukan program studi yang dibuka di masing-masing kampus. (cnnindonesia, 22/05/2024)


Tidak bisa dimungkiri, keberadaan status PTN-BH termasuk bentuk privatisasi dan komersialisasi kampus. Inilah yang dinilai menjadi biang kerok kenaikan UKT di beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Sementara itu, Kementerian Pendidikan sendiri seolah kurang peka dan kurang peduli dengan persoalan ini. Sekretaris Ditjen Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek, Tjitjik Srie Tjahjandarie mengatakan bahwa pendidikan tinggi merupakan pendidikan tersier. Artinya, pendidikan tinggi atau yang disebutnya sebagai tertiary education dianggap sebagai pilihan individu saja bukan bagian dari program wajib belajar yang dicanangkan oleh pemerintah.


Pernyataan pejabat Kemendikbudristek tersebut seakan menguatkan persepsi bahwa kuliah bersifat elitis dan hanya diperuntukkan kalangan tertentu saja. Mahalnya biaya pendidikan tinggi seolah diciptakan untuk kaum ningrat agar mereka bisa memenuhi pasar dunia kerja nantinya. Sementara rakyat miskin tidak bisa bersaing dan menembus pasar kerja karena kesulitan mengakses dunia pendidikan dengan mahalnya biaya yang harus dikeluarkan.


Imbas Tata Kelola Sistem Kapitalisme

Miris, inilah bentuk kapitalisasi dunia pendidikan yang terjadi saat ini. Mahalnya biaya pendidikan tinggi membuktikan abainya peran negara dalam menjamin pendidikan masyarakat umum. Dunia pendidikan tinggi digunakan sebagai salah satu komoditas bisnis yang bisa dikomersialisasi. Imbasnya tidak semua masyarakat mampu mengenyam pendidikan hingga ke perguruan tinggi. Ini juga yang menjadi penyebab rendahnya rasio penduduk berpendidikan tinggi terhadap populasi produktif di Indonesia. Ditambah lagi, tingginya biaya pendidikan di Indonesia tidak diimbangi dengan mutu pendidikan yang masih rendah di kancah Internasional.


Tidak bisa dimungkiri, penerapan sistem dalam sebuah negara mempengaruhi tata kelola segala aspek di dalamnya. Dalam sistem kapitalisme sekuler, pendidikan tidak dianggap sebagai kebutuhan dasar rakyat yang menjadi tanggung jawab penuh negara. Paradigma kapitalisme memandang segala sesuatu berlandaskan asas manfaat dan keuntungan tak terkecuali dalam bidang pendidikan.


Selain itu, kapitalisasi pendidikan akan menimbulkan kesenjangan akses dan kesempatan pendidikan bagi masyarakat. Bagi mereka yang mampu membayar biaya pendidikan maka akan mendapat pendidikan yang berkualitas. Sementara, bagi masyarakat yang kurang mampu harus puas dengan pendidikan yang rendah atau bahkan tidak mendapatkannya sama sekali.


Padahal jelas, pendidikan merupakan kunci dari perkembangan dan kemajuan sebuah negara. Namun, sebuah paradigma yang keliru jika pendidikan dimaknai sebagai aset untuk mencetak manusia agar dapat memenuhi tuntutan industrialisasi, pasar ekonomi, atau pengembalian investasi finansial. Dengan mengedepankan tuntutan tersebut, output pendidikan lebih terfokus pada hasil daripada proses.


Tentu saja, dengan logika pasar akan mengurangi kreatifitas, inovasi, dan mengerdilkan intelektualitas peserta didik. Banyaknya kecacatan moral dan intelektual generasi muda merupakan konsekuensi dari sistem ini. Orientasi pendidikan tinggi bergeser menjadi kompleks mega industri dan sarana kapital untuk mencetak komoditas pekerja. Maka jelas, pendidikan yang berkualitas dan merata tidak akan terwujud selama masih menggunakan paradigma kapitalisme. Dari sini juga, cita-cita negara untuk mencetak generasi emas mustahil akan tercapai.


Pendidikan dalam Sistem Islam

Islam memandang pendidikan sebagai salah satu kebutuhan pokok dan hak rakyat yang wajib diupayakan pemenuhannya oleh pemerintah. Fakta ini bisa kita lihat dari kemajuan pendidikan dan ilmu pengetahuan pada masa kejayaan sistem Islam terdahulu. Misalnya, pada masa Kekhilafahan Umaiyyah. Sejarah mencatat bagaimana pendidikan terus berkembang, lebih maju, dan mencetak banyak intelektual Muslim.


Pola pendidikan yang diterapkan bersifat desentralisasi, tidak memiliki tingkatan dan dasar standar umur. Tujuannya untuk mencetak sumber daya manusia yang unggul dan seimbang dalam ilmu agama maupun umum. Sasarannya ditujukan untuk seluruh rakyat yang berada pada seluruh wilayah kekuasaan Islam. Pendidikan dalam sistem Islam mampu mengubah kondisi dari masyarakat dengan kejahilan menjadi bersinar ilmu pengetahuan.


Negara akan mengeluarkan dana dari anggaran pemerintah dan dana wakaf untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pembiayaannya digunakan untuk pembangunan gedung, sarana prasarana, hingga biaya hidup guru, dan peralatan sekolah lainnya. Pendidikan pada masa itu gratis. Sarana prasarana seperti alat tulis, rumah guru, asrama pelajar, gedung sekolah, ruang praktikum, laboratorium, dan lainnya sangat lengkap berkat perhatian besar pemerintah dan masyarakat secara umum. Sistem Khilafah membiayainya dari baitul mal yang berasal dari pengoptimalan pos-pos pemasukan negara, terutama dari pengelolaan sumber daya alam.


Inilah rangkaian mekanisme negara dalam memenuhi pendidikan yang menjadi kebutuhan dasar rakyat. Tentu saja, paradigma Islam jauh berbeda dengan kapitalisme. Konsep pendidikan, tujuan, dan visi misi pendidikan tidak akan bergeser statusnya kecuali karena hadirnya sistem kapitalisme pendidikan seperti hari ini. Pendidikan yang berkualitas dan merata hanya akan terwujud dengan sistem tata kelola yang benar yakni sistem Islam di bawah naungan Daulah Khilafah.

Wallahualam bissawab. []



Sumbar -- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengumumkan penutupan Jalan Lembah Anai untuk melakukan perbaikan pasca bencana alam yang melanda daerah tersebut pada Sabtu 11 Mei 2024 yang lalu. Penutupan ini dilakukan untuk menjamin keselamatan pengguna jalan dan memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat longsor.


Kabid Humas Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Dwi Sulistyawan, pada Jumat (24/5/2024) menjelaskan bahwa penutupan jalan ini merupakan langkah yang sangat penting untuk memastikan keamanan dan keselamatan masyarakat. 


"Kami dari Polda Sumatera Barat mendukung penuh upaya perbaikan ini. Penutupan Jalan Lembah Anai adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi dampak dari longsor yang terjadi dan untuk memastikan jalan ini aman digunakan kembali," ujar Kombes Dwi Sulistyawan.


Ia juga menambahkan bahwa pihak kepolisian telah menyiapkan rencana pengalihan lalu lintas untuk mengurangi dampak penutupan jalan terhadap aktivitas masyarakat.


"Kami telah menyiapkan jalur alternatif dan akan menempatkan personel di beberapa titik untuk mengatur lalu lintas. Kami menghimbau masyarakat untuk mengikuti petunjuk dan arahan petugas di lapangan," katanya.


Selain itu, Kombes Dwi Sulistyawan mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada dan selalu memantau informasi terbaru mengenai kondisi jalan dan rute alternatif yang disediakan.


 "Kami akan terus memberikan informasi terkini melalui media massa dan media sosial resmi Polda Sumbar. Kami meminta masyarakat untuk bersabar dan memahami bahwa ini semua demi keselamatan bersama," tambahnya.


Penutupan dan perbaikan ini diharapkan dapat mengembalikan fungsi normal Jalan Lembah Anai, sehingga mobilitas warga dan kegiatan ekonomi dapat kembali berjalan lancar.


"Masyarakat diharapkan tetap mematuhi arahan petugas dan bersabar selama proses perbaikan berlangsung," pungkasnya.(*)

 


Balikpapan - Divisi Humas Polri menggelar Dialog Internal Polri di Kaltim dengan mengangkat tema tentang “Harmonisasi Masyarakat Kaltim dalam Rangka Percepatan Pembangunan IKN Guna Menyongsong Indonesia Emas 2045”. Acara ini berlangsung di Ball Room Gran Senyiur Balikpapan, dimulai pukul 09.30 WITA. Acara ini dibuka oleh Brigjen Pol Tjahyono Saputro dari Karo PID Divhumas Polri.


Dalam FGD ini, hadir sejumlah narasumber terkemuka, termasuk Irjen Pol Drs. Nanang Avianto, M.Si yang diwakili oleh Brigjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy, S.I.K (Wakapolda Kalimantan Timur), Prof. Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si. sebagai Pj. Gubernur Kalimantan Timur, dan Mayjen TNI Budi Utomo (Panglima Kodam VI Mulawarman) yang diwakili oleh Brigjen TNI Drs. Yuswandi (Kepala Kelompok Staf Ahli Kodam VI Mulawarman).


Pj Gubernur Kalimantan Timur menyatakan, “Kaltim Optimis dan Siap berpartisipasi aktif mewujudkan Visi Indonesia 2045. Dinamika & progress pembangunan yang menunjukkan trend positif menjadi dasar optimisme Kaltim”.


Wakapolda Kalimantan Timur menegaskan, “Pengamanan Harkamtibmas dalam mendukung program pemerintah pembangunan Ibu Kota Nusantara merupakan tupoksi kami, adalah Operasi Kepolisian mandiri serta Operasi Mahakam 2024, memberikan jaminan keamanan terselanganna proses pembangunan IKN."


Poin-poin diskusi sangat relevan dengan tantangan masa depan, termasuk peran Polri dalam menjaga harmonisasi dan kamtibmas yang kondusif, strategi Kaltim sebagai penyangga Ibu Kota Negara untuk menyongsong Indonesia Emas 2045, serta peran TNI dalam menjaga keamanan negara untuk mendukung harmonisasi masyarakat Kaltim.


Selain itu, Drs. Martinus Nanang, MA. dari Universitas Mulawarman, membahas tentang kebhinekaan sebagai kekayaan bangsa dalam menyongsong Indonesia Emas, sementara Bapak Dr. H. Syaharie Jaang, S.H., M.Si., M.H dari Persekutuan Dayak Kalimantan Timur, menyoroti keberagaman suku bangsa sebagai modal pembangunan nasional.


Diskusi yang mendalam ini diharapkan dapat memberikan pandangan baru dan strategi yang efektif dalam mempercepat pembangunan Kaltim dan menyongsong Indonesia Emas 2045.

 


Sumbar - Kapolda Sumatera Barat (Sumbar) Irjen Pol Suharyono, S.Ik. SH beserta istri menyambut kedatangan Presiden RI Joko Widodo di Bandara Internasional Minangkabau, Selasa (21/5) pagi.


Diketahui, kedatangan Presiden Jokowi ke Sumbar dalam rangka kunjungan kerja meninjau lokasi bencana alam banjir lahar dingin yang terjadi di Bukit Batabuah, Agam dan Manunggal Kecamatan Lima Kaum, Tanah Datar. 


Dalam kunjungan tersebut, Presiden RI Jokowi didampingi istri Iriana Jokowi, dan diikuti oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effrndy.


Penyambutan tersebut dihadiri oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah beserta istri, dan Forkopimda Sumbar. 


Sementara, Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Dwi Sulistyawan, S.Ik mengatakan, dalam kunjungan kerja Presiden RI ke Sumbar, Polda Sumbar menurunkan ribuan personel untuk pengamanan. 


"Sebanyak 1.520 personel dilibatkan untuk pengamanan terbuka dan tertutup kunjungan bapak presiden di Sumbar," ungkapnya.(*)

 


Islam memiliki sistem pendidikan yang terbukti menghasilkan generasi berkepribadian Islam bukan kriminal

Keberhasilan ini tidak lepas dari sistem landasan pendidikan Islam yakni akidah Islam


Penulis Neneng Sriwidianti

Pengasuh Majelis Taklim


Siddiq-news.com, OPINI -- Kasus anak-anak yang  menjadi pelaku kriminal bukan lagi menjadi hal asing di negeri ini. Generasi makin mendekat dengan lingkungan kriminal, makin menjauh dari ketaatan. Kekhawatiran membayangi kita, bagaimana masa depan generasi yang terus berada di pusaran tindak kejahatan atau sebagai pelaku kriminal.


Seperti kabar baru-baru ini yang menghebohkan, seorang pelajar SMP berusia 14 tahun, menjadi pelaku utama pembunuhan dan sodomi terhadap bocah laki-laki berinisial MA, 6 tahun asal Sukabumi. Dari keterangan yang diperoleh, pelaku melakukan hal tersebut, karena ia pernah menjadi  korban pencabulan atau sodomi. Begitu juga kasus yang terjadi di pondok pesantren Raudhatul Mujawwidin, Kabupaten Tebo Provinsi Jambi. Santri AH (13) telah menjadi korban penganiayaan AR (15) dan RD (14) yang merupakan seniornya. Penganiayaan itu berujung pada kematian si korban. Motif penganiayaan tersebut seperti yang disampaikan ke pihak yang berwajib, karena pelaku tidak terima ketika utangnya senilai Rp10.000 ditagih korban.  


Dua kasus tersebut hanyalah sebagian dari ribuan kasus anak yang bermasalah dengan hukum. Menurut Direktorat jenderal Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kasus anak yang berkonflik dengan hukum menunjukkan tren peningkatan pada periode 2020 hingga 2023. Tercatat sampai 26 Agustus 2023, hampir 2.000 anak berurusan  dengan hukum. Di antaranya, berstatus tahanan sebanyak 1.467 anak dan masih menjalani proses peradilan, dan 526 anak sedang menjalani hukuman sebagai narapidana. Kompas.id.


Jumlah anak yang berhadapan dengan hukum jika dibandingkan dengan data tiga tahun lalu belum pernah tembus di angka 2000.  Misalnya, data pada 2020 dan 2021, angka anak berhadapan dengan hukum 1.700-an orang. Jumlahnya meningkat di tahun berikutnya menjadi 1800-an anak.


Meningkatnya kasus anak yang berhadapan dengan hukum, semestinya merupakan alarm keras bahwa generasi kita sedang tidak baik-baik saja. Harus ada kesadaran bersama agar keluar dari kondisi ini, sebelum semuanya terlambat. Pekerjaan besar semua pihak, terutama keluarga sebagai pendidik utama dan pertama bagi anak-anak.


Fakta ini tentunya membuat kita miris. Namun, inilah output generasi hasil didikan sistem kapitalisme, yakni sistem yang berorientasi pada materi. Akibatnya, orang tua menganggap dirinya sebagai pihak pemberi materi. Orang tua merasa sudah maksimal ketika anak-anak sudah terpenuhi segala kebutuhannya baik itu pangan, sandang, mainan, dimasukkan ke sekolah favorit, dan sebagainya. Sementara itu, orang tua hanya sibuk mengejar materi sebagaimana yang ditanamkan oleh kapitalisme.  


Karena tekanan ekonomi, ayah dan ibu sibuk bekerja. Akhirnya anak-anak tidak mendapatkan pendidikan yang benar di dalam rumah. Sementara di sekolah, diarahkan oleh kurikulum sistem pendidikan kapitalisme yang berorientasi materi dan minim nilai agama. Alhasil, anak-anak akan terus diarahkan mengejar prestasi tanpa ada bimbingan akhlak dan ketaatan. Apalagi sistem sanksi kapitalisme tidak membuat pelaku jera. Akibatnya, anak-anak pelaku kejahatan semakin marak. 


Adanya keluarga broken home juga turut menyumbang kasus anak  yang berhadapan dengan hukum. Memang tidak semua anak-anak yang berhadapan dengan hukum, orang tuanya bercerai. Akan tetapi, kalau kita telusuri, mayoritas anak-anak yang bermasalah dengan hukum berasal dari keluarga yang tidak utuh. Mereka sering bertingkah dan berulah karena ingin mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya.


Sangat berbeda dengan sistem Islam, tatkala menjaga generasi dari kehancuran dan kerusakan. Islam memiliki mekanisme konkrit untuk mencetak generasi yang berkualitas, baik dari segi keimanan, moral, akhlak, dan pengembangan potensi diri. Islam memiliki sistem pendidikan yang mampu dan sudah terbukti menghasilkan generasi berkepribadian Islam bukan kriminal. Keberhasilan ini tidak lepas dari sistem landasan pendidikan Islam yakni akidah Islam.


Salah satu kurikulum pendidikan dasar Islam yaitu harus mampu mencetak generasi yang memiliki kepribadian Islam. Standar  kepribadian Islam ini bisa dilihat dari pola pikir (aqliyah) Islam dan pola sikap (nafsiyah) Islam peserta didik. Kepribadian Islam ini akan mendorong seseorang untuk senantiasa berada dalam ketaatan dan menjauhi kemaksiatan secara sadar. Mentalitas demikian mampu mencegah perilaku keji seperti yang banyak terjadi saat ini.


Bahkan dari sistem pendidikan Islam, terlahir generasi yang siap dan mampu mengemban amanah besar, seperti menjadi orang tua. Mereka akan mengetahui hak dan kewajiban yang harus dijalankan ketika mendidik anak-anaknya kelak, dipastikan dari anak-anak yang memiliki kepribadian Islam akan melahirkan keluarga yang Islami pula. 


Bukan hanya sistem pendidikan, Islam juga memberi perhatian penuh kepada keluarga. Islam memandang bahwa keluarga adalah fondasi awal sebuah peradaban. Karena kualitas generasi pertama kali ditentukan oleh keluarga. Dalam Islam, fungsi ibu adalah sebagai pendidik dan sekolah pertama bagi anak-anaknya. Pendidikan yang berlandaskan syariat Islam, akan membentuk anak-anak yang saleh dan salehah. 


Pembentukan ini makin kuat, karena Islam mewajibkan seorang ayah menjadi qawwam (pemimpin) keluarga. Sinergitas peran ayah dan ibu akan memberi dampak yang sangat besar bagi pendidikan anak-anak. Keamanan anak-anak juga akan terjamin, karena Islam memiliki sistem sanksi (uqubat) yang tegas.


Dalam Islam, pelaku kejahatan diberi sanksi selama mereka sudah baligh. Dalam Islam tidak dikenal pembatasan usia berdasarkan umur, seperti usia di bawah 18 tahun dikategorikan anak-anak dan usia di atas 18 tahun dikategorikan dewasa. Islam hanya mengenal pembatasan usia berdasarkan usia baligh. Kemudian, penganiayaan berujung pembunuhan mendapat sanksi qishash. Pelaku sodomi mendapatkan had liwath yakni dijatuhkan dari tebing atau tempat tinggi di daerah tersebut. Alhasil, pelaku sodomi tidak akan melahirkan pelaku baru sebagimana yang terjadi di Sukabumi. Hanya saja, konsep-konsep yang demikian hanya akan terwujud jika keluarga, masyarakat, dan negara menerapkan sistem Islam secara sempurna dalam kehidupan.

Wallahualam bissawab. []


Islam akan fokus membina anak laki-laki sebagai calon pemimpin, pelindung bagi kaum perempuan dengan penuh tanggung jawab untuk masa depan

Islam menjamin fitrah keibuan dan memastikan keberlanjutan lahirnya generasi terbaik dari rahimnya


Oleh Intifada Birul Umaroh 

Aktivis Back to Muslim Identity Jember

 

Siddiq-news.com, OPINI -- Sempat heboh di tahun 2023 lalu tentang beredarnya kabar ribuan anak rentang usia 14-17 tahun mengajukan dispensasi nikah. Berdasarkan data Unicef 2023, Indonesia menempati urutan ke-4 di dunia sampai dinobatkan sebagai kawasan ASEAN yang memiliki kasus pernikahan dini terbesar (kompas.id 8/03/2024). 


Badan Pusat Statistik merilis angka pernikahan dini di Indonesia pada 2023 sebesar 9,23% atau setara 163.371, artinya satu dari sembilan perempuan Indonesia menikah di usia dini. Provinsi Jawa Timur menyumbang 12.334 perkara dispensasi nikah, per Agustus 2023 Kabupaten Jember meraih peringkat pertama dengan angka 903 di Jawa Timur. 


Pernikahan dini masih menjadi polemik yang terus serius ingin dicegah oleh pemerintah melalui berbagai program. Sebab pernikahan dini dianggap perkara bahaya yang akan menimbulkan masalah mulai masalah kesehatan, ekonomi hingga sosial. Komnas Perempuan juga menyampaikan, ada enam bahaya pernikahan dini yang mengancam masa depan pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Di antaranya, gagal menuntaskan pendidikan, kerugian ekonomi karena terhampat partisipasi dalam bidang sosial ekonomi, berpeluang mengalami KDRT dan perceraian, resiko kesehatan bahkan kematian, dan anak rentan mengalami tengkes.  Sehingga masalah pernikahan dini musti segera dituntaskan. Berbagai program pencegahan terus diselenggarakan dari sosialisasi kepada orang tua dan masyarakat, sinergitas bersama Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan, BKKBN, sampai pada regulasi yang dibuat oleh pemerintah daerah maupun kebijakan nasonal. Seperti yang tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Timur bernomor 474.14/810/109.5/2021 tentang pencegahan perkawinan anak, Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 85 tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak Tahun 2023-2024, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) memasukkan indikator pernikahan dini sebagai salah satu indikator kunci KLA (Kota Layak Anak).

 

Indonesia makin disibukkan dengan perkara hilir yang seolah-olah mengambinghitamkan pernikahan dini. Maka dari itu penting untuk mengkaji ulang perkara hulu tentang sebab mendasar maraknya pernikahan dini sehingga membuahkan masalah-masalah baru. Di tengah segudang masalah yang disebabkan oleh pernikahan dini, ternyata berdasarkan data dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, mayoritas pemohon dispensasi nikah 80% nya disebabkan karena pihak perempuan hamil di luar nikah. Sementara 20% sisanya terjadi sebab perjodohan karena faktor ekonomi, cnnindonesia, 17/01/2023.


Sehingga dapat ditarik benang merah bahwa, pratik pergaulan bebaslah yang seharusnya ditumpas habis seakar-akarnya. Namun masalahnya, hari ini mindset negara ini adalah keuntungan ekonomi semata. Wajar jika banyaknya kasus pernikahan dini karena faktor hamil di luar nikah tidak menjadi sorotan untuk diselesaikan. Melainkan pengarusan program pencegahan pernikahan dini santer disuarakan, karena mengurangi kualitas SDM dan menghambat produktivitas perempuan dalam mendokrak pertumbuhan ekonomi Indonesia bahkan dunia. Bayangkan jika anak usia 14-17 tahun harus menikah (mengurusi anak dan keluarga), padahal jenjang pendidikan dan karier mereka masih panjang. Hal yang demikian menjadi beban dalam negara ber-mindset kapitalis. Ini adalah cara pandang kapitalisme guna memeras potensi perempuan, sungguh ini kejahatan terstruktur.

 

Tentu berbeda dengan pandangan Islam, Islam memandang bahwa manusia memiliki gharizah al-nau’ atau naluri berkasih sayang, melestarikan keturunan. Maka Islam membolehkan laki-laki ataupun perempuan untuk menikah sebagaimana dalam QS. An-Nur ayat 32. Bahkan hukumnya bisa berstatus wajib menikah, jika sudah mampu dan ada kemungkinan terjadi zina bila tidak menikah. Islam tidak melarang nikah dini, sebab Islam tidak mengatur secara eksplisit tentang batas usia dalam pernikahan, jika dinyata sudah memiliki kesiapan dan mampu menanggung beban, maka diperbolehkan menikah. Apabila seseorang belum mampu, tetapi menginginkan menikah maka ada syariat untuk berpuasa (menahan hawa nafsu).


Islam adalah agama sempurna yang mengatur A-Znya hidup, salah satunya memiliki tata cara pergaulan yang dapat mencegah dari praktik pergaulan bebas. Diantaranya, laki-laki dan perempuan diperintahkan oleh Allah untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan mereka sebagaimana dalam QS. An-Nur ayat 30-31; Allah memerintahkan laki-laki dan perempuan untuk menutup auratnya; Allah juga melarang aktivitas khalwat (berdua-duaan antara laki-laki perempuan yang bukan mahram) dan ikhtilat (campur baur antara laki-laki perempuan tanpa alasan syar’i); dalam Islam juga terdapat aturan kehidupan terpisah antara laki-laki dan perempuan terpisah (infishal). Upaya preventif yang demikian akan menutup rapat terjadinya pergaulan bebas. 


Dalam bidang pendidikan, tentu Islam bertentangan dengan paradigma kapitalis yang menjadikan pendidikan sebagai batu loncatan untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah. Islam memandang perempuan sebagai manusia yang berhak untuk meraih pendidikan sebagaimana laki-laki. Kurikulum yang berbasis akidah Islam akan mencetak generasi berkepribadian Islam dan faqih fiddin. Islam akan fokus membina anak laki-laki sebagai calon pemimpin, pelindung bagi kaum perempuan dengan penuh tanggung jawab untuk masa depan. Di saat yang sama Islam menempatkan perempuan dalam kehormatan dan perlindungan dengan syariat-Nya. Menjamin fitrah keibuan dan memastikan keberlanjutan lahirnya generasi terbaik dari rahimnya. 


Dalam bidang ekonomi pun Islam memiliki tata kelola yang luar biasa, dari pos-pos kepemilikan, pengelolaan kepemilikan sampai distribusi sehingga dapat memberikan jaminan kesejahteraan terhadap rakyatnya.


Apabila aturan luar biasa dari Sang Khaliq dan Al-Mudabbir ini diterapkan dalam skala negara, tentu pergaulan bebas akan terentaskan, pernikahan dini yang tidak berkualitas akan mampu dicegah dari akarnya.

 

Namun, tidak akan mungkin aturan yang sesempurna ini ada dengan sendirinya, tentulah perlu kontribusi anak-anak muda yang mendominasi di negeri ini. Pemuda harus memahami perkara mendasar dari setiap problema yang ada di negeri ini, agar setiap upayanya tak berujung sia-sia bak mencincang air. Jangan pula potensi emasnya ditunggangi oleh kepentingan pejuang kebebasan yang makin menambah karut marut kehidupan. Apalagi turut mempromosikan agenda yang tidak berdasarkan Islam. Sudah saatnya, pemuda berperan aktif untuk mengkaji dan memperjuangkan kebenaran yakni Islam kafah. Dan selamat menyambut Indonesia emas dengan tangan-tangan  pemuda berkualitas pejuang Islam kafah. []

Kehidupan pernikahan yang sesuai fitrahnya tidak akan dapat ditempuh dalam kehidupan kapitalis sekuler

Maka, tidak heran sulit membentuk ketahanan keluarga dengan asas materialisme di era saat ini


Penulis Intan A

Pegiat Literasi


Siddiq-news.com, OPINI -- “Pernikahan bukanlah tentang menemukan seseorang untuk hidup bersamanya, tapi tentang menciptakan sebuah kehidupan yang indah bersama” (Anonim). 


Pernikahan sebagaimana penggalan kalimat di atas merupakan fase baru dalam hidup untuk meraih kebahagiaan. Meskipun dalam praktiknya akan menghadapi berbagai onak dan duri tapi komitmen yang disepakati bersama adalah modal dasar demi kelanggengan pernikahan. Namun, tak jarang mereka yang menyerah dalam pernikahan harus menempuh jalan yang pahit. Seperti dilansir dari berita Kota Bandung bahwa menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), sepanjang tahun 2023 telah terjadi perceraian yang 76% pengajuannya dilakukan oleh pihak perempuan. Disebutkan bahwa penyebab yang dominan adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, lalu beberapa sebab lain seperti penelantaran pasangannya, masalah ekonomi, kdrt, hingga murtad (detik, 13/05/2024).


Persoalan dalam pernikahan sesungguhnya adalah hal yang alami. Tetapi, masalah yang datang silih berganti bukan hal sederhana jika gaya hidup masyarakat diwarnai dengan aturan yang serba jauh dari Islam. Penerapan kapitalisme sekuler, yaitu memisahkan agama dari kehidupan membuat masyarakat termasuk pasangan suami istri menuntaskan persoalan pernikahan dengan jalan yang jauh dari Islam. Malah banyak yang menimbang masalahnya dengan pertimbangan untung dan rugi saja. Tidak sedikit perempuan yang terpengaruh ide kesetaraan gender yang berakibat pada timpangnya peran suami dan istri dalam keluarga.


Pemikiran semacam itu dibentuk oleh persepsi kapitalisme yang mengukur kebahagiaan dari pemenuhan materi saja. Adapun, ide kesetaraan gender mendorong perempuan untuk keluar rumah sehingga ranah domestik kerap kali tidak ditangani dengan baik. Sehingga persoalan dalam pernikahan dapat dipicu oleh ragam ketidakpuasan yang berujung pada pertengkaran yang tak ada habisnya. Oleh sebab itu, rusaknya tatanan keluarga sesungguhnya karena penerapan kapitalisme yang membentuk persepsi masayarakat sebagaimana corak sistem rusak itu sendiri. Lingkungan hidup pun serba kapitalis dan sekuler termasuk pernikahan. Padahal, dalam pernikahan ada  komitmen kepada pasangan yang dilandaskan janji dihadapan Allah Swt. sebagai simpul kuat yang mestinya tak membuat seseorang mudah  menempuh jalan perpisahan.


Kehidupan pernikahan yang sesuai fitrahnya tidak akan dapat ditempuh dalam kehidupan kapitalis sekuler. Maka, tidak heran sulit membentuk ketahanan keluarga dengan asas materialisme di era saat ini. Selama pasangan tidak dapat menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana yang ditetapkan Islam maka permasalahan seperti ini tidak akan kunjung usai. Allah Swt. berfirman,


Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).” (TQS. An-Nisa: 34)


Lelaki adalah al qawwam, pemimpin yang akan menjadi nakhoda dalam kapal pernikahan. Sepatutnya ia juga berbekal ilmu Islam dalam menjalani pernikahan sehingga mampu memahami dan memenuhi kewajibannya sebagai pemberi nafkah. Wanita pun perlu mengetahui perannya sebagai ummu wa rabbatul bait, di mana ia akan menjadi madrasah pertama anak-anaknya sehingga tidak perlu disibukkan dengan aktivitas mencari nafkah yang merupakan peran sang ayah. Hal itu akan didukung oleh penguasa dalam pemerintahan Islam yang berkewajiban menjamin tiga aspek utama kebutuhan masyarakat yakni jaminan pendidikan, kesehatan dan keamanan. Hal ini sesuai yang dicontohkan Nabi saw. yang bersabda,


Imam (Khalifah) adalah raa'in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya” (HR al-Bukhari)


Demikianlah Islam mengakomodir kehidupan pernikahan yang distandarkan pada hukum syariah dengan asas yang sesuai fitrah manusia. Begitupun, dengan tujuan pernikahan bukan sekedar bahagia yang bersifat materialistik tapi kebahagiaan yang dengannya datang keridaan Allah Swt.. Namun, tentu hal itu takan terwujud dalam sistem kapiltalis sekuler yang cacat dan gagal. Semua hanya dapat terealisasi dalam sistem Islam yang diterapkan dalam segala aspeknya tanpa terkecuali.

Wallahualam bissawab. []

 


Hal ini mengindikasikan bahwa negara lengah dan abai dalam mengawasi keamanan masyarakat ketika menggunakan jasa transportasi

Tidak adanya jaminan keamanan bagi masyarakat ketika memilih jasa penyedia layanan transportasi


Penulis Nur Indah Sari

Penggiat literasi


Siddiq-News.com, OPINI -- Kecelakaan alat transportasi kembali terjadi Sabtu 11/5/2024 di Ciater Subang Jawa Barat, dikutip dari Republika.co.id. Kejadian bus Trans Putera Fajar yang membawa rombongan siswa SMK Lingga Kencana, Depok Jawa Barat dari Bandung menuju Subang, menewaskan sekitar 11 orang dan 60 orang lainnya mengalami luka-luka. 


Direktorat Jendral Perhubungan Darat kementrian perhubungan menyatakan, bus tersebut tidak memiliki izin angkutan. Hal ini dijelaskan oleh Kepala Bagian Hukum dan Humas Direktorat Jenderal Perhubungan darat Kemenhub, Aznal dalam keterangan di Jakarta, Sabtu. Aznal mengatakan bahwa dalam aplikasi mitra darat menyebutkan bahwa status lulus uji berkala bus tersebut sudah kedaluwarsa sejak 6 Desember 2023.


Dari keterangan para saksi bahwa bus tersebut diindikasikan remnya blong. Polisi masih terus menyelusuri apa penyebab dari kecelakaan tersebut apakah human eror atau teknis saja.


Di samping itu media sosial ramai membincangkan kecelakaan tersebut, netizen membahas bukan mengenai bus atau apa kendala yang terjadi, malah membahas mengenai kegiatan study tour yang dilakukan oleh sekolah yang menjadi korban kecelakaan. Ada yang pro untuk melakukan study tour ada juga yang menolak diadakan study tour.


Menteri perhubungan hanya menghimbau bila ingin memakai jasa PO bus maka harus dicek dulu keresmiannya, apakah ada di aplikasi mitra darat atau tidak dan apakah sudah dilakukan uji layak jalan apa tidak. 


Tentu di sistem kapitalis saat ini ada harga ada rupa. Bila ingin yang nyaman, aman, maka konsumen mesti mengeluarkan dana yang lebih. Ketika memilih alat transportasi yang terjangkau ataupun murah maka harus menerima resiko yang harus didapatkan. 


Tentu untuk bertahan dalam persaingan dagang para perusahaan swasta penyedia transportasi harus memiliki modal yang besar dan tidak sedikit. Keterbatasan modal menjadi penghambat untuk menyediakan layanan yang prima kepada konsumen. 


Ranah perizinan tentu bukan ranahnya konsumen, konsumen tentu taunya hanya bayar dan siap pakai, jadi sudah selayaknya pemerintah harus menyediakan alat transportasi yang aman nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat. Ketika sudah tau tidak berizin maka segera ditindak agar ke depannya tidak ada kejadian serupa.


Pihak swasta mesti melakukan perbaikan, jika kesalahannya berat dan berulang maka perusahaan penyedia layanan transportasi tersebut bisa ditutup. Kondisi jalan juga mempengaruhi keselamatan perjalanan. Semua yang sudah disebutkan terkait kebijakan negara yang diterapkan.


Hal ini mengindikasikan bahwa negara lengah dan abai dalam mengawasi keamanan masyarakat ketika menggunakan jasa transportasi. Tidak adanya jaminan keamanan bagi masyarakat ketika memilih jasa penyedia layanan transportasi.  


Islam menjamin keamanan masyarakat

Berbeda dengan sistem kapitalisme, Islam memiliki visi dalam mengambil kebijakan negara yaitu riayah (melayani) umat. Negara mampu mengupayakan sistem transportasi yang terbaik untuk masyarakat. Hal ini terbukti dalam tinta sejarah mengenai bagaimana kekhilafan dalam mengambil kebijakan transportasi. 


Negara membangun infrastruktur dengan metode mutakhir pada masanya. Teknologi dan menegemen fisik jalan juga tidak ketinggalan, sejak 950 Masehi jalan-jalan di Cordoba sudah diperkeras, secara teratur dibersihkan dari kotoran, malam harinya diterangi lampu-lampu minyak. Dan 200 tahun setelahnya, sekitar tahun 1185 Paris meniru gaya Cordoba dalam membuat jalan. 


Alat transportasi darat juga berkembang yang tadinya menggunakan kuda dan unta kemudian berkembang menggunakan berbagai alat transportasi darat lainnya seperti pengembangan kereta untuk jalur haji pada masa khilafahan Utsmaniyah. 


Alat transportasi laut juga berkembang pesat, kapal-kapal banyak dibangun untuk memudahkan masyarakat sipil, maupun nonsipil yaitu untuk kepentingan militer. Untuk alat transportasi udara ilmuan muslim menemukan teknologi pesawat terbang untuk kendaraan di udara, oleh Abbas Ibnu Firnas. Begitu pesatnya kemajuan bidang transportasi bertujuan untuk melayani umat atau masyarakat. 


Dalam hadis Rasulullah pemimpin adalah raa'in yaitu pelayan umat yang akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Pemimpin dalam Islam akan senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik dan tidak akan lengah dalam menjalankan tugasnya. Baik itu mengawasi pihak swasta yang menyediakan layanan jasa transportasi dan menindak tegas jika ada pelanggaran, sehingga akan meminimalisir terjadinya kecelakaan yang terjadi. Keamanan masyarakat akan terjamin karena tanggung jawab sebagai pemimpin akan ditanyakan di akhirat nanti oleh Allah Swt.. 

Wallahualam bissawab. []

Dalam Islam kebutuhan masyarakat dijamin sepenuhnya oleh negara

Negara mengelola sumber daya alam sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyatnya


Penulis Siti Supatmiati

Pegiat Literasi 


Siddiq-News.com, OPINI -- Beraneka ragam kejahatan banyak terjadi di masyarakat. Setiap hari angka kriminalitas terus meningkat. Mulai dari kejahatan yang bersifat kekerasan fisik, seperti pembunuhan, pemerkosaan, perampokan, maupun yang bukan berupa fisik seperti tindakan penipuan. Angka kejahatan penipuan di Indonesia cukup tinggi. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlahnya mencapai 6.425 kasus. Sungguh angka yang tidak sedikit. 


Sebagaimana yang diberitakan oleh Info Bandung Raya, bahwa ada seorang bapak pemilik sebuah toko, yang tertipu oleh sales rokok. Sales rokok ini meminta data-data bapak tersebut dengan alasan untuk bukti pada perusahaan dalam hal pemasangan Reklame. Sales itu mengatakan pada bapak pemilik toko akan memberikan uang sewa reklame sebesar 600 ribu perbulannya. Namun setelah satu bulan, bukannya ada pemasangan reklame tetapi yang datang tagihan kredit. Ternyata sales tersebut telah mendaftarkan bapak pemilik toko ke pinjol (pinjaman online), dengan menggunakan data yang diberikan oleh bapak tersebut.


Kesulitan ekonomi yang dialami masyarakat saat ini, menjadi salah satu yang mendorong seseorang untuk berbuat apapun untuk memenuhi kebutuhannya, sekalipun harus ditempuh dengan tindakan kriminal seperti penipuan. Bahkan untuk mendapatkan kebutuhannya secara cepat banyak masyarakat yang terjebak pada pinjaman online (Pinjol). Mereka sudah tidak memperhitungkan berapa besar bunga yang akan mereka bayar dari pinjaman itu. Pada akhirnya pinjaman itu justru membawa pada kesengsaraan.


Hal ini juga disebabkan pemahaman masyarakat yang kurang pada bahayanya pinjaman online, ditambah dengan kurangnya pengetahuan agama, khususnya mengenai riba. Yang jelas diharamkan oleh Allah Swt.. 


Sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kesurupan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapatkan peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah dan barangsiapa mengulangi maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." Jelaslah riba hanya akan menghantarkan pada kesengsaraan dalam kehidupan di dunia dan akhirat.


Kesejahteraan masyarakat sangat sulit dicapai  dalam sistem kapitalis, di mana sistem ini memiliki empat paham kebebasan di antaranya kebebasan kepemilikan. Sehingga para pengusaha bebas untuk memiliki dan mengelola sumber daya alam. Para pengusaha terus berusaha untuk menguasai roda perekonomian, dengan mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya. Tentu ini membuat masyarakat makin menderita dengan kesulitan ekonomi yang tinggi. 


Dalam sistem Kapitalis negara tidak menjamin kesejahteraan masyarakat. Masyarakat harus senantiasa berusaha memenuhi kebutuhannya sendiri. Berbeda dengan sistem Islam, di mana kebutuhan masyarakat dijamin sepenuhnya oleh negara. Negara mengelola sumber daya alam sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyatnya. Negara menyediakan seluruh kebutuhan  masyarakat, baik pangan, sandang, dan papan, serta memberikan  fasilitas pendidikan dan kesehatan.


Sistem Islam merupakan sistem yang bersifat sempurna dan menyeluruh. Islam tidak hanya mengatur hubungan dengan Allah Swt., tetapi juga mengatur seluruh aspek kehidupan. Sistem Islam menjaga agar kehidupan masyarakat senantiasa terikat dengan aturan Allah Swt..


Begitu pula dalam pemberian sanksi bagi para pelaku kejahatan. Islam memberi sangsi yang tegas. Allah akan menghancurkan harta para pelaku riba. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah 276 yang artinya "Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan bergelimbang dosa".  Sanksi yang diberikan tidak hanya memberi efek jera tapi juga dapat menjadi penebus dosa di akhirat. Sehingga angka kejahatan sedikit sekali. Dengan kembali ke Islam kehidupan masyarakat menjadi lebih aman, tentram dan sejahtera.

Wallahualam bissawab. []

Negara yang aturannya berdasarkan syariat Islam, penanganaan narkoba akan mencakup seluruh aspek

Mulai dari pencegahan melalui pendidikan akidah secara tuntas, peradilan terhadap para pengedar dan pengguna dengan sanksi ‘uqubat yang menjerakan, serta proses rehabilitasi yang efektif


Oleh apt. Siti Nur Fadillah, S.Farm

Pegiat Literasi 


Siddiq-news.com, OPINI -- Berharap kasus narkoba menghilang nampaknya bak mimpi di siang bolong. Pasalnya kasus-kasus penyalahgunaan narkoba terus timbul tenggelam tak pernah usai. Modus-modus baru selalu muncul, mengelabui aparat yang bertugas. Seperti yang terjadi baru ini, Aparat Polda Kepulauan Riau menggagalkan upaya penyelundupan sabu cair sebanyak 13,2 liter. Sabu cair ini diduga akan dibawa ke luar wilayah provinsi setempat melalui Bandara Internasional Hang Nadim Batam. Direktur Reverse Narkoba Polda Kepulauan Riau, Donny Alexander, mengatakan sabu cair tersebut dimasukkan ke dalam botol minuman dan kemasan teh china (Kompas, 30/04/2024).


Kabar lain yang tidak kalah mengejutkan juga datang dari daerah Canggu, Badung Bali. Sebuah vila yang dihuni anak kembar WNA Ukraina memiliki kebun ganja hidroponik yang ditanam di lantai dua. Tidak hanya itu, di lantai bawah vila ditemukan pabrik produksi sabu-sabu dan ekstasi (Radar Bali, 09/05/2024). Mirisnya, kedua kasus di atas hanya setitik diantara lautan problem narkoba yang merajalela. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengungkapkan kasus peredaran gelap narkoba dari September 2023 hingga Mei 2024 yang berhasil ditangkap adalah 28.382 tersangka (Warta Ekonomi, 11/05/2024). Angka ini tentu belum seluruhnya, sebab lebih banyak kasus yang lolos dibandingkan yang berhasil ditangkap.


Kondisi pahit ini kembali mengingatkan kita bahwa BNN sudah berdiri selama 12 tahun. Namun, hasil dari fungsinya sebagai badan yang mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba belum nyata terlihat. Penurunan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba dari 1,95% menjadi 1,73% pada 2023, memang cukup signifikan (BNN, 28/12/2023). Namun, dengan hanya mengandalkan angka dan melupakan akar masalah sejati hanya akan memberikan ilusi yang melenakan.


Demokrasi menyuburkan adiksi

Kebenaran tentang ilusi pemberantasan narkoba dapat terbukti dari pernyataan seorang pengedar asal Iran. Saat pengedar tersebut ditanya mengapa dia menyasar Indonesia, dengan santai dia menjawab: “Saya orang bisnis, saya melihat Indonesia sebagai pasar yang bagus. Angka permintaannya naik terus, harganya bagus, dan hukum bisa dibeli” (BBC, 2018). Pernyataan singkat yang menusuk ini tentu tidak bisa disangkal, sebab memang seperti itulah faktanya.


Segudang upaya sudah dilakukan, namun hanya ilusi yang didapatkan. Jalan keluar yang nyata justru diabaikan. Jika ditelusuri, akar masalah sejati dari narkoba adalah karut marutnya sistem saat ini yaitu demokrasi. Sistem yang seluruh aturannya berasas kedaulatan rakyat. Menihilkan peran agama dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dalam tingkat negara, kejahatan demokrasi nampak dari masih banyak kompromi terhadap perkara halal-haram. Semuanya bertumpu pada keputusan ‘iya’ atau ‘tidak’nya suara mayoritas. Perkara haram dapat menjadi halal, maupun sebaliknya halal dapat menjadi haram. Terlebih keputusan tersebut sangat mudah dipengaruhi uang dan imbalan. Maka tak heran, rekayasa dan manipulasi biasa terjadi saat ada sekutu yang ingin bernegosiasi.


Hal yang tidak jauh berbeda juga terjadi pada tingkat aparat. Hukum yang ‘lunak’ ketika berhadapan dengan uang, tak ada pertimbangan halal haram sejauh hal tersebut menguntungkan. Maka tidak heran, semua aspek penanganan di Indonesia sangat minus. Pencegahan, penangkapan, peradilan, dan rehabilitasi tidak ada yang mampu menghentikan banjir narkoba ini. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Benny Mamoto, mantan Direktur Penindakan BNN, bahwa berdasarkan survei keberhasilan aparat membongkar penyelundupan narkoba hanya 10%. Penyelundupan yang berhasil masuk ke Indonesia diperkirakan lebih besar dibandingkan yang berhasil dibongkar aparat (BBC, 2018).


Kebobrokan negara dan aparat kini menyisakan rakyat yang harus berjuang melawan narkoba sendiri. Hanya berbekal pendidikan seadanya, kesadaran rendah, dan pengawalan negara yang minus, rakyat harus mandiri memerangi adiksi yang sulit diatasi. Permintaan konsumsi narkoba pun tidak berhasil ditekan, angka permintaan tetap melambung tinggi. Ketika rehabilitasi pun keberhasilannya hanya 44% (Berita Satu, 2015). Inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab yang tahu betul bahwa hukum di Indonesia sangat elastis dan negotiable. Maka jelas sudah, bagaimanapun upaya yang dilakukan, selama demokrasi masih diamalkan, adiksi akan terus tumbuh sulit dikendalikan.


Islam solusi dari adiksi

Setelah memahami bahwa demokrasi tidak lebih dari sistem manipulatif dan negotiable, maka membuang demokrasi dan menggantinya dengan sistem yang tegas dan jelas adalah jalan keluarnya. Dan tidak ada sistem yang tegas dan jelas memperlakukan perkara haram kecuali Islam. Islam sejak awal tegas mengharamkan penggunaan narkoba diluar kepentingan medis. Sudah begitu banyak bukti betapa narkoba hanya mengundang mudharat di tangan orang yang tidak tepat. Selain karena merusak kerja otak, narkoba ikut merusak agama, jiwa, raga, kehormatan, dan harta. Dan Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin, jelas tidak akan menghalalkan satupun keburukan. Hal ini sesuai dengan firman Allah,


وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ´

Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk” (QS. Al A’rof: 157).


Ketegasan Islam dalam memberantas narkoba akan sempurna jika diterapkan secara sistemis dengan dukungan 3 pilar yaitu individu, masyarakat dan negara. Pilar pertama, yaitu individu yang bertakwa kepada Allah. Tidak bisa dipungkiri, benteng terakhir dalam melawan godaan narkoba adalah pemahaman individu. Sebab keputusan ‘iya’ atau ‘tidak’ terhadap narkoba sangat bergantung pada pemahaman tersebut. Jika seorang Muslim bertaqwa pada Allah, ia sadar penuh bahwa setiap gerak-geriknya senantiasa dilihat oleh Allah, dan setiap tindakan akan diminta pertanggungjawaban. Sehingga ketika dia menjadi aparat dia akan menjadi aparat yang berintegritas, dan ketika menjadi bagian masyarakat dia mau mengingatkan sesama. Dan pola pikir tersebut tidak terlepas dari peran negara dalam menyediakan pendidikan secara baik, terutama perihal akidah.  


Pilar kedua, yaitu masyarakat yang berdakwah. Islam memaknai masyarakat sebagai sekumpulan individu yang dihubungkan oleh perasaan, pemikiran, dan peraturan yang satu. Ketika masyarakat sudah bersatu dalam ikatan Islam, fungsi masyarakat untuk saling mengingatkan, melindungi, dan menolong sesama Muslim akan terbentuk. Sebab Islam sangat paham tidak semua individu memilki kadar ketakwaan yang sama. Karenanya perlu kekuatan komunal yang menjauhkan individu dari kemaksiatan.


Pilar ketiga, negara yang menerapkan syariat Islam. Kita sudah tahu betul kebobrokan demokrasi ada pada hukum buatan manusia yang mudah dimanipulasi. Mencampakkan hukum Allah Sang Maha Sempurna, diganti dengan hukum buatan manusia yang hina dina. Sebaliknya jika hukum dibuat oleh Allah melalui Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka tidak mudah dimanipulasi atau direkayasa karena semua sudah tertera jelas dan tegas. Selain itu, dalam Islam meyakini Allah sebagai satu-satunya pembuat hukum, baik hukum terkait individu atau negara, adalah bagian dari keimanan.  


وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ

Barangsiapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir” (QS. Al Maidah: 44)


Dalam sebuah negara yang aturannya berdasarkan syariat Islam, penanganaan narkoba akan mencakup seluruh aspek. Mulai dari pencegahan melalui pendidikan akidah secara tuntas, peradilan terhadap para pengedar dan pengguna dengan sanksi ‘uqubat yang menjerakan, serta proses rehabilitasi yang efektif. Ketiga pilar tersebut tidak akan mampu tegak secara sempurna, kecuali dengan tegaknya Daulah Islamiyyah. Daulah Islamiyyah seperti yang pernah dicontohkan Rasulullah 14 abad lalu. Saat itu umat Islam hidup sejahtera dengan menyatukan agama dan negara. Keimanan dan ketaatan begitu lekat tidak bisa dipisahkan. Dan Daulah Islamiyyah inilah yang mampu memberikan solusi sempurna, bukan hanya ilusi semata. Wallahualam bissawab. []


 




Tak peduli benar atau salah, terpuji atau tercela, bahkan tak jarang menabrak norma dan agama

Sehingga food, fashion, dan fun ala Barat pun berhasil merusak generasi hari ini secara vulgar dan legal


 Riani Andriyantih, A.Md.Kom.

Pegiat Literasi 


Siddiq-news.com, OPINI -- Hidup dalam naungan sekularisme hari ini menjadikan tantangan bagi keluarga. Khususnya para orangtua dalam mendidik dan mengasuh buah hati nya. Fakta yang terjadi saat ini menjadi alarm rapuhnya ketahanan keluarga dalam membentuk nilai-nilai kebaikan.


Sebagai fakta yang memilukan, di Sukabumi anak usia SMP menjadi pelaku utama pembunuhan anak usia 6 tahun, sekaligus menjadi pelaku kekerasan seksual sodomi terhadap korban. Aksi pelaku ini jelas di luar nalar. Karena pelaku melakukan sodomi berulang setelah korban meninggal hingga pada akhirnya jasad korban dibuang ke dalam jurang. (sukabumiku.id, 2/05/2025).


Sungguh ironis, anak usia belia menjadi predator keji mengalahkan nalar dan logika. Kisah tak kalah memprihatinkan juga menimpa Airul Harahap, seorang santri di Pondok Pesantren Raudhatul Mujawwidin, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi menjadi korban pembunuhan yang diketahui ketiga pelakunya merupakan senior korban di pondok pesantren. (metrojambi, 4/05/2024).


Kehidupan yang serba bebas dan terbuka ini menjadikan banyak anak turut terlibat dan tersangkut kasus kriminalitas. Menjadi gambaran kelam generasi dalam pelukan sistem sekuler liberal. Ironisnya, orang tua yang seharusnya menjadi role model keteladanan bagi anak-anaknya, justru disibukkan dengan mencari nafkah dan membantu mencari pundi-pundi rupiah demi mencukupi kebutuhan keluarga yang serba mahal. Sehingga tidak sedikit orang tua menggantungkan harapan ke lembaga pendidikan untuk dijadikan perantara mendidik, membina, dan mencetak anak-anak mereka agar menjadi insan yang unggul.


Sedihnya, lembaga pendidikan hari ini dengan kurikulum sekulernya pun tidak mampu memenuhi harapan para orang tua siswa. Sangat jauh panggang dari api. Sehingga baik orangtua dan lembaga pendidikan pada akhirnya sama-sama sulit mencetak insan generasi yang unggul baik secara pola pikir maupun secara pola sikap.


Dalam kondisi saat ini, tidak sedikit anak-anak tercerabut fitrahnya. Banyak yang kekurangan kasih sayang hingga sakit mental, karena menjadi korban pengasuhan orangtua. Penyebabnya antara lain faktor ekonomi, ketidakutuhan tatanan keluarga, perceraian orangtua, kurang bekal ilmu orang tua tentang tata cara mendidik anak, dan sebagainya.


Dalam sistem Islam, pendidikan pertama dan utama itu akan didapati di dalam keluarga. Ibu sebagai madrasatul ula bagi anak-anaknya. Sementara ayah sebagai pemimpin keluarga tidak hanya mencari nafkah, tetapi juga turut serta dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Ayah mwenjadi teladan sekaligus menjadi penjaga visi dan misi keluarga agar terjaga keharmonisannya.


Sistem pendidikan saat ini juga bukan lagi fokus mencetak generasi unggulan, melainkan bergeser bagaimana agar para siswa-siswinya mampu menghasilkan banyak materi ketika lulus dari bangku pendidikan. Nilai tinggi, hanya jadi ajang agar mendapat pekerjaan bergengsi agar mampu kumpulkan pundi-pundi sebagai pemuas diri. 


Berbeda di dalam sistem Islam, sistem pendidikan Islam niscaya akan mencetak generasi-generasi unggul yang berkepribadian islami dengan pola pikir dan pola sikap yang islami, dekat dengan nilai-nilai kebaikan, dan mendatangkan maslahat bagi banyak orang, khususnya generasi mendatang yang menjadi harapan masa depan peradaban.


Negara juga tampak lalai menjalankan perannya dalam memberikan pelayanan, pengurusan, dan kontrol kepada rakyat. Sebaliknya, malah memberikan ruang kebebasan yang kebablasan sehingga rakyat hanya dijadikan objek untung dan rugi.


Hukum rimba pun terjadi, yang kuat yang akan bertahan. Sehingga memang sungguh berat menjaga fitrah anak-anak dalam sistem saat ini. Kebebasan menjadi landasan dalam berbuat, bersikap, bahkan berprilaku di bawah payung yang mengatas namakan Hak Asasi Manusia (HAM). Tak peduli benar atau salah, terpuji atau tercela, bahkan tak jarang menabrak norma dan agama. Sehingga food, fashion, dan fun ala Barat pun berhasil merusak generasi hari ini secara vulgar dan legal.


Sanksi hukum yang ada pun tidak memberikan efek jera bagi para pelaku tindak kejahatan, apalagi jika pelaku dianggap masih anak-anak, usia kurang dari 18 tahun. Peradilan anak yang berlaku dan berjalan akhirnya kurang maksimal. Padahal dalam Islam, usia tidak dapat dijadikan standar kedewasaan. Siapa saja yang akalnya telah sempurna sehingga ia mampu membedakan mana yang baik dan mana yg buruk, siapa saja yg sudah baligh, maka ia dibebankan taklif hukum. 


Maka dari sinilah, dibutuhkan sinergi antara orangtua, lembaga pendidikan, masyarakat, dan negara untuk sama-sama berperan menjaga fitrah anak agar terlahir generasi yang tangguh secara fisik, akal, intelektual, dan mental, sebagaimana generasi terdahulu di masa kejayaan Islam. Bukankah, kita semua menginginkan kembali lahirnya generasi tangguh seperti Muhammad Al-Fatih atau seperti halnya Shalahuddin Al-Ayyubi ?


Tidak ada jalan lain, selain kita kembali kepada agama fitrah, yaitu Islam beserta seperangkat aturannya yang dengannya kehidupan mulia akan kita dapati sehingga melahirkan generasi unggul yang beriman dan bertakwa. Wallahualam bissawab.

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.