Kebocoran Data Solusinya Kedaulatan Digital
Oleh
Suhartini
Lembaga Riset Keamanan Siber, Cissrec, mengemukakan dugaan telah terjadi kebocoran data Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan dijual di forum (cnnindonesia.com)
hacker, Breachforums, senilai US$10 ribu atau nyaris Rp160 juta. Cissrec dalam keterangan resminya, Sabtu (10/8), menjelaskan dugaan kebocoran ini berawal dari unggahan peretas 'TopiAx' di Breachforums pada Sabtu yang mengklaim mendapatkan data 4.759.218 baris dari BKN
Saat ini pemerintah khususnya kementrian komunikasi dan informatika sedang melakukan pemulihan backup data atau cadangan data akibat serangan dari hacker. Pasalnya pasca diserangnya pusat data nasional yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Per tanggal 26 juni 2024 Kementrian Komunikasi dan Informatika menyebutkan bahwa ada 5 tenant pemerintah sudah dipulihkan untuk menjaga operasional pelayanan publik dan menargetkan 18 tenant akan dipulihkan sampai akhir bulan juni 2024. Diantara tenant tersebut adalah Imigrasi kementrian Hukum dan Ham, layanan perizinan event Kemenko Marves, pelayanan si Halal milik Kementrian Agama, sistem informasi kinerja penyedia milik LKPP, dan ASN digital milik pemerintah kota Kediri.
Pakar keamanan cyber Pratama Persadha meyampaikan bahwa pemerintah perlu membentuk Badan Perlindungan Data Pribadi, sehingga bisa mengambil tindakan dan memberikan sanksi kepada penyelenggaraa sistem elektronik (PSE) yang mengalami indisen kebocoran data dan memperkuat sistem keamanan siber sumberdaya manusia. Kebocoran data tersebut diduga dijual di forum hacker dan data yang diduga dijual tersebut berisi banyak sekali informasi penting yang berkaitan dengan data ASN seperti nama, tempat dan tanggal lahir, jabatan, instansi, alamat, nomor ponsel, email, tanggal CPNS dan PNS, selain itu data tersebut berupa cleartext maupun text yang sudah diproses meggunakan metode kriptografi.
Kebocoran data di indonesi sudah dalam kondisi yang mengkhawatirkan, betapa tidak sepanjang dari tahun 2020 sampai dengan 2024 terdapat lebih kurang 10 kebotoran data yang dikategorikan besar, seperti kebocoran data pada data Tokopedia dan data kreditPlus Tahun 2020, data Bukalapak dan data Bhenika tahun 2021, data IndiHome, data KPU, data Carousell, data MyPertamina, data PeduliLindungi, data Lazada dan data Mobile Legends tahun 2022, data Bank Syariah Indonesia tahun 2023 dan yang terakhir adalah di tahun 2024 kebocoran data Pusat Data Nasional Sementara.
Banyak celah pada situs-situs perusahaan atau instansi pemerintah memudahkan seorang peretas atau hacker dengan tujaun kejahatan untuk membobol data pribadi masyarakat, selain itu kurangnya literasi keamanan data digital dan tidak adanya hukum yang pasti dalam menjerat tindak kejahatan digital sehingga membuka jalan bagi hecker menjalankan tabiat buruknya. Dan indonesia menempati peringkat ketiga dengan jumlah akun yang mengalami kebocoran data terbanyak pada kuartal ketiga tahun 2022. Lebih dari 12 juta akun yang diretas sehingga kasusnya meningkat, membuat pemerintah wajib berbenah dalam mengatasi serangan hacker di ruang digital demi keamanan data masyarakat.
Sangat miris sekali ditengah perjalanan Indonesia menuju digitalisasi, nyatanya pemerintah tidak mempersiapkan dengan baik yang berkaitan dengan gitaliasi terutama kemanan data. Sehingga terkesan tidak adanya perhatian secara rinci mengenai kebocoran data dan digitaliasi. Dan Indoensia belum mempunyai kedaulatan digital secara penuh, sehingga apapun bisa terjadi di Indoensia mulai kebocoran data, banyaknya situs-situs judi, game-game online, serta video-video porno dan asusila, serta masih banyak lagi yang semestinya dapat dihindari ketika Indonesia memiliki kedaulatan digital.
Solusi dalam Islam
Rasulullah saw. bersabda,
إنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ، فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَدَلَ كَانَ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرٌ، وَإِنْ يَأْمُرْ بِغَيْرِهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ
”Sesungguhnya al-imam (khalifah) itu (laksana) perisai yang (orang-orang) akan berperang di belakangnya (mendukung) dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan)-nya. Jika seorang imam (Khalifah) memerintahkan supaya takwa kepada Allah ’azza wajalla dan berlaku adil, maka dia (khalifah) mendapatkan pahala karenanya, dan jika dia memerintahkan selain itu, maka ia akan mendapatkan siksa.” (HR Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, dan lain-lain). [MNews/SNA]
Melalui sebuah negara, Islam benar-benar mengatur tentang bagaiaman kepemimpinan yang sejati dan semestinya harus diterapkan. Sebagai pengurus dan pelindung semua hal yang akan membahayakan negara dan rakyat. Negara juga akan memastikan fungsi kepemimpinan berjalan sempurna serta keimanan atas pertanggungjawaban di akhirat benar-benar begitu lekat hingga para pejabat pun terdorong bertindak hati-hati untuk melanggar syariat dan mengkhianati semua amanah yang ada dipundak. selanjutnya negara harus memiliki kendali penuh terutama dalam keamanann data.
Kedaulatan digital diterapkan dengan cara membangun back bone atau tulang punggung internet sendiri dan juga negara harus mengembangkan perangkat lunak, perangkat keras, dan pusat data sendiri sehingga semua infrastruktur digitalnya–mulai dari properti digital hingga aksesnya–berada di bawah kendali negara. Itu semua membutuhkan riset dan industri yang luar bias sendiri sehingga negara dapat menguasai ruang digital baik pengguna atau user. Dan dapat mencegah paltform digital yang “besar” semacam Facebook, Instagram, dan sebagainya ketika ada penyebaran konten atau iklan judi online.
Selanjutnya penerapan semua aturan Islam ini mencegah siapa pun melakukan hal yang akan menimbulkan kemudaratan. Aktivitas yang melemahkan negara akan dilawan dengan menyiapkan SDM dan kekuatan teknologi yang memadai. Semua ini sejalan dengan penerapan seluruh sistem Islam, termasuk sistem pendidikan, politik, ekonomi, pertahanan, jihad fisabilillah, dan lainnya.
Untuk membangun membangun kedaulatan digital dibutuhkan kebijakan dukungan dan pendanaan baitulmal yang kuat sehingga bisa dengan mudah membangun back bone. Jadi, untuk memberantas kebocoran data, dan penyebaran virus yang lainnya dapat diselesaikan dengan adanya kedaulatan digital.
Wallahu a’lam bi ash-shawwab.
