Ancaman PHK Massal Membuat Rakyat Kian Kesal
SIDDIQ-NEWS.COM -- PHK massal kini tengah mengintai pekerja di Indonesia. Ancaman krisis global dan perang yang terjadi berdampak terhadap industri di berbagai negara, termasuk Indonesia sehingga terpaksa melakukan PHK massal.
Dikutip dari laman Instagram resmi Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 11/10/22, menyatakan bahwa "Sepertiga negara di dunia akan mengalami tekanan ekonomi dalam 4–6 bulan ke depan, baik karena kesulitan akibat beban utang yang tinggi, ditambah lemahnya fundamental makro-ekonomi dan isu stabilitas politik."
Beberapa perusahaan start-up dan aplikasi bahkan sudah mulai melakukan PHK massal para pekerjanya (dikutip dari bisnis.tempo 13/11/12). Ironisnya, di tengah nasib malang pekerja Indonesia yang terancam kehilangan lapangan pekerjaan, negara malah memiliki kebijakan berbeda bagi tenaga kerja asing (TKA) dari Cina, yang bebas masuk ke Indonesia karena dijamin oleh UU Omnibus Law.
Sistem salah kaprah, yang menjadikan tenaga kerja asing untuk bekerja di Indonesia mungkin memang berdampak positif, tetapi secara perlahan bisa membunuh para pekerja dalam negeri serta kehilangan haknya untuk bekerja di negara sendiri.
Banyaknya investor asing yang mendikte kemauan mereka terhadap Indonesia, sama saja seperti menjadikan Indonesia sebagai negara jajahan. Akibatnya pengangguran, kesenjangan sosial kian tak terelakkan.
Berlimpahnya kekayaan alam yang dimiliki negeri ini tak mampu membuat rakyatnya sejahtera. Ketika pun ada usaha lokal justru kurang diapresiasi dan lebih mementingkan para kapitalis yang memiliki usaha besar.
Ironisnya justru kian hari negeri ini terus diserbu oleh perusahaan asing dan tenaga kerja asing. Entah sampai kapan kondisi negeri ini akan berubah jika para pemangku kebijakan masih lebih mementingkan para asing dan aseng. Padahal menjadi pemimpin itu luar biasa tanggung jawabnya bukan hanya di dunia tetapi di akhirat.
Jelas, kondisi ini menggambarkan buruknya sistem ekonomi Kapitalisme yang kini dianut oleh Indonesia. Sistem ini merupakan sistem yang rentan krisis–yang akan terus berulang dan menjadi penyakit kronis–yang sulit disembuhkan. Terlebih ketika terus mengandalkan utang sebagai salah satu tumpuan keuangan negara.
Tentu, dalam hal ini pemerintah harus bertangguh jawab penuh terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Sistem Islam sebagai prinsip ideologi yang memberikan solusi komprehensif dalam mengatasi persoalan ketenagakerjaan.
Negara wajib memenuhi kebutuhan hidup rakyat dengan menjalankan kebijakan makro. Sebab, standar sejahtera dalam Islam tidak bergantung pada tingkat global, tetapi melakukan pemenuhan kebutuhan hidup setiap individu.
Hal inilah yang dilakukan oleh para penguasa di sistem Khilafah. Mereka akan berusaha adil dan bertanggung jawab kepada rakyat. Tak akan dibiarkan rakyat menganggur tanpa ada penghasilan.
Rasulullah saw. pernah mengingatkan kepada para pemimpin untuk berlaku adil dan amanah terhadap rakyatnya tanpa pandang bulu. Hadis Sahih Riwayat al-Bukhari: 4789
أَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ
"Dari Abdullah, Nabi bersabda, 'Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya'."
Betapa pemimpin di dalam Islam sangat peduli terhadap rakyatnya. Memperhatikan akan kondisi rakyatnya, menyediakan lapangan kerja yang layak dan sesuai kebutuhan. Menyediakan pelatihan untuk menunjang produktivitas masyarakat yang pada akhirnya masyarakat menjadi mandiri.
Sungguh kita mendambakan hal tersebut. Oleh karena itu, sudah saatnya mencampakkan sistem Kapitalisme dan mengganti dengan sistem Islam kafah. Insya Allah di sistem ini tidak akan ada PHK massal yang membuat rakyat kian kesal dan kehidupan makin fatal.
Wallahualam bissawab.
Penulis : Darni Salamah, S.Sos.
(Aktivis Muslimah)
