Kartu Prakerja Gagal Menjadi Solusi Rakyat?
Sistem ekonomi kapitalisme menjadikan negara gagal total menyejahterakan rakyat
Penerapan syariat Islam secara total oleh negara akan memastikan kesejahteraan benar-benar terwujud
Oleh Mustika Lestari
Pemerhati Kebijakan Publik
Siddiq-news.com -- Program Kartu Prakerja dipastikan berlanjut di tahun 2023 ini. Pasalnya, kelanjutan tersebut disebabkan adanya pengaruh yang positif bagi masyarakat Indonesia sejak peluncurannya tahun 2020 lalu.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan, hingga kini program Kartu Prakerja telah diikuti lebih dari 16,4 juta peserta, dan sepertiga pesertanya yang menganggur saat ini sudah memiliki perkerjaan.
Dalam webinar bertajuk “Bringing 16,4 Million People Closer to Full and Productive Employment and Decent Work Using Digital Technology” yang merupakan side event sidang ke-61 Komisi Pembangunan Sosial Perserikatan Bangsa-bangsa (UN CsocD-61PBB), Airlangga mengungkapkan bahwa Kartu Prakerja merupakan misi kemanusiaan dengan pemberdayaan yang melibatkan pendidikan, ketenagakerjaan, dan kewirausahaan. Menurutnya, program ini tidak hanya efektif dalam memberikan efek yang baik, tetapi juga dengan biaya yang efisien. (Kompas[dot]com, 12/2/2023)
Kabarnya pemerintah akan melanjutkan program ini dengan skala normal atau skemanya bukan lagi semi Bansos (Bantuan Sosial). Pada tahap awal, Kartu Prakerja 2023 dianggarkan Rp.2,67 triliun untuk target sebanyak 595 ribu orang. Sementara sisanya yang berkisar 405 orang akan diajukan tambahan kebutuhan anggaran Rp.1,7 triliun.
Karena bukan lagi semi bansos, maka penerima bantuan seperti subsidi upah, BPUM, dan PKH tetap diperbolehkan menjadi peserta Kartu Prakerja yang fokus pada peningkatan kompetensi kerja dalam bentuk retraining dan reskilling, bukan bansos lagi. Implementasinya menyasar bidang keterampilan tertentu yang dibutuhkan pasar kerja.
Sampai di sini kita mendapat gambaran bahwa sejak awal program Kartu Prakerja diberikan kepada masyarakat yang menganggur dengan memberikan pelatihan keterampilan yang mendukung minatnya. Tujuannya agar peserta mendapatkan skill khusus yang dapat memudahkannya mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Makin kesini, dengan skema normal tersebut pasalnya bukan hanya untuk para pengangguran atau pekerja yang terkena PHK, melainkan terbuka pula untuk semua angkatan kerja.
Akan tetapi, berbicara soal hasil selama dua tahun berjalan, sebenarnya masih sama saja atau tidak memberikan pengaruh yang berarti sebagaimana disebutkan sebelumnya. Bagaimana tidak, menyelamatkan pengangguran agaknya bisa jadi benar, namun tidak menyeluruh. Bukan hanya itu, faktanya sekalipun masyarakat mendapatkan program Kartu Prakerja, namun angka kemiskinan tetap saja tidak berkurang, kesengsaraan berjalan di tempat, bahkan semakin buruk.
Sejatinya tidak mengherankan, sebab solusi yang ada memang tidak menyentuh pokok persoalan sama sekali. Permasalahan rakyat adalah sulitnya memenuhi kebutuhan hidup akibat kemiskinan, sementara program Kartu Prakerja tidak hadir dalam bentuk gaji, melainkan keterampilan kerja semata. Padahal, yang dibutuhkan rakyat bukan sekadar skill, melainkan perlu tambahan fasilitas pendukung agar menghasilkan rupiah demi rupiah.
Harus disadari, masalah yang selalu sama dalam sistem kehidupan kesenjangan ekonomi yang makin rumit dan kompleks. Rakyat miskin, bagaimana pun ia bekerja menguras peluh dan air mata mencari penghidupan, tetap tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Karena realita kemiskinan rakyat dalam sistem ini bukan karena faktor kemalasan, tetapi struktural atau dimiskinkan.
Sistem ekonomi kapitalisme menjadikan negara gagal total menyejahterakan rakyatnya. Negara sekadar membentuk keterampilan tanpa menyalurkan rakyat sebagai tenaga kerja di berbagai lapangan pekerjaan yang layak. Lihat saja dengan memudahkan izin TKA untuk bekerja dalam negeri menjadi tantangan tersendiri bagi rakyat pribumi mendapatkan pekerjaan. Andai pun dapat bekerja, tidak jauh-jauh dari serabutan.
Menyinggung efisiensi biaya, itu benar. Karena negara kapitalisme memang enggan bekerja untuk rakyat dengan menyediakan seluruh kebutuhannya. Apalagi tabiatnya yang selalu mempertimbangkan laba-rugi, sehingga pelayanan kepada rakyat ala kadarnya dan lebih memilih memanjakan asing karena iming-iming keuntungan materi. Bukan hanya menyiapkan lapangan pekerjaan bagi asing, bahkan kekayaan sumber daya yang seharusnya milik rakyat justru menyerahkannya kepada asing pula yang dilegaligasi oleh UU. Pekerjanya dari asing itu sendiri, sementara rakyat pribumi mau atau tidak mau hanya sebagai kuli atau buruh.
Inilah yang menyebabkan rakyat itu miskin dan sengsara. Karena faktanya yang kaya makin kaya, sementara orang miskin makin miskin. Penguasa yang seharusnya menjadi pelayan dan pengurus bagi rakyatnya, justru beralih menjadi pengurus rakyat dari negara lain. Alhasil, rakyat sendiri tetap jauh dari kesejahteraan di tengah banyaknya kartu yang digelontorkan.
Berbeda dengan Islam yang benar-benar menjadikan sosok pemimpin negara sebagai pelayan rakyat, sepenuhnya bekerja untuk rakyatnya. Penerapan syariat Islam secara total oleh negara akan memastikan kesejahteraan benar-benar terwujud. Negara akan menjamin pemenuhan kebutuhan setiap individu rakyat secara menyeluruh.
Berusaha sendiri mencari nafkah untuk keluarga, memang Islam mewajibkannya kepada kaum lelaki. Merekalah yang akan memenuhi kebutuhan pokok, berupa sandang, pangan, dan papan untuk tanggungannya masing-masing. Sementara kaum wanita tidak ada kewajiban tersebut kepadanya. Akan tetapi sekuat apapun individu lelaki berupaya menjalankan kewajibannya, tetap tidak akan efektif apabila situasinya tidak mendukung, dalam hal ini tidak ada tempat untuk bekerja. Di sinilah tanggungjawab negara menyediakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Bukan sekadar mengadakan pelatihan keterampilan, melainkan juga wajib memastikan bahwa fasilitas yang memudahkan rakyat untuk bekerja, tersedia. Dengan begitu, setiap orang akan produktif dan dapat mengatasi kemiskinan.
Tidak bisa dihindari bahwa penyebab kemiskinan juga karena rendahnya kualitas SDM. Sehingga Islam juga memberi perhatian besar terhadap pendidikan masyarakat agar memiliki kepribadian sekaligus keterampilan yang baik untuk siap berkarya. Atas hal itu, Islam mewajibkan negara untuk menyediakan layanan pendidikan yang bermutu secara gratis guna meningkatkan kualitas SDM agar menjadi individu yang kreatif dan produktif.
Dengan inilah Islam mewujudkan kesejahteraan di tengah masyarakat. Pengurusan yang baik oleh negara dan roda perekonomian yang benar adalah kuncinya. Maka, sudah saatnya kita beralih kepada sistem pemerintahan Islam yang telah teruji dan terbukti mampu menghadirkan solusi yang solutif dalam menyelesaikan persoalan manusia.
Wallaahu a'lam bi shawwab.
