PHK Marak, di Mana Perlindungan Negara?
Ekonomi kapitalisme bertumpuk pada banyaknya korporasi raksasa yang melakukan investasi di tempat tersebut
Islam telah mewajibkan individu untuk bekerja. Jika individu tidak bekerja baik karena malas atau tidak memiliki keahlian dan modal untuk bekerja maka khalifah wajib memaksa indvidu untuk bekerja serta menyediakan sarana dan prasarananya yang mendukung untuk mampu bekerja termasuk pendidikan
Oleh Dewi Putri, S.Pd.
Pegiat Literasi
Siddiq-news.com--Roda perekonomian berputar melambat. Semua ini tidak terlepas dari penerapan sistem kapitalisme yang hanya berpihak pada para pemilik modal (korporasi). Kebijakan pemerintah bertumpu pada sistem ini berdampak pada melambungnya angka PHK dan pengangguran.
Dilansir dari Jakarta cnnindonesia(06/04/2023) Raksasa Ritel Walmart akan kembali menindak lanjuti adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) pada kurang lebih 2.000 orang karyawan. Semua mereka yang dampak terkena pemangkasan adalah para yang bekerja di kurang lebih lima gudang Walmart di Amerika Serikat. Adanya rencana PHK hanya beberapa pekan dari adanya informasi yang dibuat oleh perusahaan bahwa ada tantangan ekonomi sulit bisnis kedepannya
Peningkatan PHK telah berdampak pada bertambahnya daftar pengangguran yang menyebabkan orang tak memiliki pendapatan sehingga daya beli masyarakat menurun hingga mengakibatkan turunnya permintaan barang dan jasa.
Penerapan sistem kapitalisme menjadikan negara tidak independen dalam menyiapkan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya tetapi bergantung pada para investor asing.
Ekonomi kapitalisme bertumpuk pada banyaknya korporasi raksasa yang melakukan investasi di tempat tersebut. Alhasil kekayaan tertimbun di tangan para konglomerat saja. Selain itu sistem ekonomi kapitalisme juga mengembangkan sektor ekonomi nonrill yaitu aktivitas ekonomi berdasarkan investasi spekulatif. Misalnya melalui kredit perbankan serta jual beli surat berharga seperti saham dan obligasi.
Hal ini akan menyebabkan inflasi dan penggelembungan harga asset yang berakibat pada turunnya produksi dan investasi di sektor rill. Kondisi ini akan menyebabkan terjadinya resesi hingga kebangkrutan perusahaan dan PHK besar-besaran menjadi pilihan.
Sungguh miris saat ekonomi menjadi sulit, para pengusaha berusaha menyelamatkan asetnya tanpa peduli nasib buruhnya. Fenomena ini juga menunjukkan abainya negara atas nasib rakyatnya dalam menjamin kebutuhan pokoknya .
Apalagi dalam sistem kapitalisme Negara hanya sebagai regulator. Sistem kapitalisme telah nyata menunjukan kelemahannya dalam menjaga kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya.
Berbeda dengan sistem Islam yang diterapkan secara menyeluruh. Islam memandang negara berperang penting dalam menyediakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya sebagai realisasi dari politik ekonomi Islam. Rasulullah saw. bersabda :"Imam atau khalifah adalah pemelihara urusan rakyat ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinan urusan rakyatnya." (HR. Bukhari dan Muslim).
Islam telah mewajibkan individu untuk bekerja. Jika individu tidak bekerja baik karena malas atau tidak memiliki keahlian dan modal untuk bekerja maka khalifah wajib memaksa indvidu untuk bekerja serta menyediakan sarana dan prasarananya yang mendukung untuk mampu bekerja termasuk pendidikan. Bahkan negara akan mengeluarkan dana untuk akses modal bagi rakyatnya serta memfasilitasi segala kebutuhan rakyatnya melalui system keuangan baitul maal.
Bantuan diberikan tanpa riba atau hibah pada individu usia produktif. Adapun orang yang cacat atau lemah serta lanjut usia yang tidak mungkin bekerja maka akan disediakan santunan untuk menjamin kebutuhan pokok mereka sehingga mereka tetap dapat hidup sejahtera .
Hal ini pernah dilakukan oleh khalifah Umar ra. ketika mendapati orang-orang yang berdiam diri di masjid dan tidak bekerja dengan alasan mereka sedang bertawakal.
Saat itu beliau berkata, bahwa mereka orang-orang yang malas bekerja padahal mereka fahu bahwa langit tidak akan menurunkan hujan perak kemudian Umar ra. mengusir mereka dari masjid dan memberi mereka setakar biji-bijian.
Dalam bidang ekonomi, daulah mengambil kebijakan meningkatkan dan mendatangkan investasi halal untuk dikembangkan di sektor, baik sektor pertanian, kehutanan, kelautan maupun meningkatkan perdagangan, proyek-proyek pengelolaan kepemilikan umum dilakukan oleh megara tanpa campur tangan swasta. Proyek-proyek ini akan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
Daulah juga akan menjalankan strategis terkoordinasi antara sistem pendidikan dengan sistem ekonomi di berbagai wilayah. Mekanisme ini akan membuat serapan lulusan pendidikan akan sejalan dengan kebutuhan masyarakat bukan kebutuhan korporasi. Daulah juga tidak akan mentolerir sedikit pun berkembangnya sektor nonrill yang diharamkan syariat Islam. Selain itu sektor nonrill akan menyebabkan harta hanya beredar di segelintir orang saja sehingga menyebabkan perekonomian labil. Oleh sebab itu pengangguran sistemik ini hanya bisa diselesaikan secara tuntas dengan penerapan Islam secara kafah.
Wallahu a'lam bishawab
