Kasus BSI, Kapitalisme Mustahil Menjamin Rasa Aman?
Dalam naungan sistem Islam, secara nyata masyarakat akan terlindungi baik dari segi data maupun fisik. Sebab, negara bertanggung jawab melindungi rakyat
Mekanisme keamanan rakyat ini niscaya akan terwujud jika negara menerapkan sistem yang sahih dari Allah Ta’ala
Penulis Fajrina Laeli S.M.
Pegiat Literasi
Siddiq-News.com -- Ramai keluhan pelanggan dari Bank Syariah Indonesia (BSI) karena layanan bank tersebut mengalami gangguan berhari-hari dimulai sejak 8 Mei 2023 lalu. Bahkan dari gangguan sistem ini terdapat nasabah yang mengaku telah rugi ratusan juta. Sebab, uang di dalam rekeningnya hilang dan telah melapor kepada pihak bank.
Dikutip dari liputan6[dot]com, 13/05/23, pengamat perbankan, Doddy Ariefianto, meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk ikut melakukan investigasi merespons kendala yang dialami sistem Bank Syariah Indonesia (BSI). Mengingat lagi, ada dugaan kebocoran 15 juta data nasabah BSI. Menurutnya, kejadian ini bisa menjadi citra buruk bagi perbankan Indonesia, apalagi jika kejadian ini diduga karena adanya serangan siber terhadap bank besar sekelas BSI.
Kisruh BSI berawal dari sejumlah nasabah BSI mengeluhkan tidak dapat mengakses aplikasi BSI mobile. Pihak BSI pun merespons bahwa pihaknya sedang melakukan maintenance sistem yang menyebabkan layanan BSI tidak dapat diakses sementara waktu. Namun, belakangan muncul kabar yang menyebutkan bahwa BSI menjadi korban ransomware.
Informasi ini mencuat ke media sosial disertai beberapa bukti. Pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, pun mengungkap melalui twitter pribadinya tentang kabar BSI diserang ransomware pada Sabtu (13/05/2023). Terlebih lagi, Teguh mengatakan bahwa total data yang dicuri penjahat siber sebesar 1,5 TB di antaranya adalah 15 juta data pengguna dan password untuk akses internal dan layanan yang mereka gunakan. Sungguh jumlah yang tidak sedikit.
Teguh juga menjabarkan bahwa data yang bocor termasuk data karyawan, dokumen keuangan, dokumen legal, NDA, dan lain-lain. Sementara dari sisi pelanggan, data yang bocor di antaranya adalah nama, nomor HP, alamat, saldo, nomor rekening, informasi pekerjaan, dan lain-lain. Ia juga memaparkan sejumlah tangkapan layar yang memperlihatkan bukti BSI menjadi korban ransomware, yang mana data yang disandera pelaku akan dipublikasikan jika pemilik data tidak membayarkan tebusan yang diminta. (liputan6[dot]com, 13/05/23).
Data pelanggan dan karyawan menjadi taruhan, sungguh mengerikan jika data pribadi seseorang sudah tersebar, apalagi di zaman serba canggih ini niscaya membuat data tersebut dapat disalahgunakan oleh pihak lain. Tidak heran, karena apa pun dapat menjadi cuan dalam naungan sistem kapitalisme yang menghalalkan segala cara ini.
Mirisnya, sekelas bank besar seperti BSI saja tidak mampu untuk mengamankan data-data pelanggannya. Padahal seharusnya hal tersebut menjadi kewajibannya. Maka menjadi wajar apabila privasi data di negeri ini sudah tidak lagi berharga. Sebab, berulang kali kasus kebocoran data terus-menerus terjadi tanpa ada solusi.
Ya, sekadar mengamankan data pribadi rakyat saja negara tak mampu, lalu bagaimana untuk melindungi fisik seluruh warganya? Tidak heran jika kasus kriminal baik di dunia maya maupun di dunia nyata terus-menerus terjadi. Negara yang seharusnya menjamin rasa aman justru malah tampak tidak berdaya karena terbawa pusaran kepentingan para kapitalis.
Keamanan warga baik dari sisi data dan fisik sejatinya menjadi kewajiban negara. Dalam naungan sistem Islam, kasus seperti ini niscaya tidak akan terjadi. Orang yang memangku kuasa dan jabatan adalah orang yang mumpuni di bidangnya dengan keahlian terbaik sehingga dapat memaksimalkan produktivitas negara.
Dalam naungan sistem Islam, secara nyata masyarakat akan terlindungi baik dari segi data maupun fisik. Sebab, negara bertanggung jawab melindungi rakyat. Mekanisme keamanan rakyat ini niscaya akan terwujud jika negara menerapkan sistem yang sahih dari Allah Ta’ala, yakni Islam dalam bingkai negara. Sehingga kedamaian dan ketenangan akan terwujud di tengah rakyat. Alhasil, tidak ada sistem yang lebih mumpuni untuk mengurusi urusan umat dibanding dengan sistem Islam yang diterapkan secara komprehensif dalam institusi negara. Wallahualam bissawab.
