Ekspor Pasir Laut Indonesia, Siapa yang Untung dan Siapa yang Rugi?
Kebobrokan kapitalisme menunjukkan bahwa kepentingan milik korporasi bukan rakyat
Masyarakat telah sadar fakta-fakta yang terjadi akan tetapi sebagian besar belum memahami sistem mana yang berpihak pada masyarakat
Oleh Sasmin
Pegiat Literasi
Siddiq-News.com -- Sistem di Indonesia ibarat transportasi tua yang hanya mengganti sebagian alatnya namun tidak menyelesaikan masalah transportasi itu sendiri. Oleh karena itu, semakin dipaksa kegunaannya akan semakin besar risikonya, begitu kira-kira gambaran regulasi di Indonesia.
“Indonesia ini makin ke sini makin ke sana.” Maksudnya, Indonesia sudah banyak masalah bukannya dipecahkan malah menambah. Seperti dilansir dari tirto[dot]id, (01/062023), di mana kebijakan Joko Widodo mengizinkan ekspor pasir laut yang sebelumnya dilarang. Hal ini diatur dalam peraturan pemerintah (PP) nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut. Terlampir dalam pasal 9 PP bahwa hasil sedimentasi yang dimanfaatkan berupa pasir laut dan/atau material sedimen lain berupa lumpur. Kemudian dalam ayat 2, hasil sedimentasi bisa digunakan untuk ekspor. Maka hal ini dikritik oleh Fahmi mantan anggota Tim Reformasi tata kelola migas, ia menekankan seharusnya pak Joko Widodo melanjutkan kebijakan mantan Presiden Megawati Soekarno Putri yang melarang ekspor laut di mana hal ini diatur melalui Surat Keputusan Menperindag nomor 117//MPP/kep/2/2003 tentang penghentian sementara ekspor laut.
Sayangnya regulasi itu kembali dibuka dan mendapat izin tanpa memikirkan sebab akibatnya. Seolah negeri ini tidak memiliki pasokan sampai merelakan ekspor pasir laut. Padahal risiko mengekspor pasir laut amatlah besar tetapi tidak menuntut pemerintah membatalkan perizinan. Dari fakta yang didapat saking tingginya permintaan membuat eksploitasi pasir laut sampai tak terkendali dan dikhawatirkan merusak ekosistem di Indonesia. Lalu dalam hal ini siapa yang akan di untungkan?
Jelas keuntungan mengekspor pasir laut tidak lain diraih oleh negeri Jiran yakni Singapura dan China. Sebagaimana Singapura telah memperluas daratannya dan China memperbesar pulau-pulau buatannya yang didapat dari hasil reklamasi Indonesia.
Apa yang didapatkan Indonesia dari eksportir? Bukan keuntungan melainkan kerugian dan akan berdampak besar kepada masyarakat yang berada di wilayah pesisir dan pulau kecil dan merusak ekosistem pesisir dan laut. Penambangan pasir laut juga mengakibatkan perairan laut menjadi keruh sehingga ikan-ikan bermigrasi dan akhirnya nelayan mengalami penurunan hasil tangkapan. Kebijakan ini memperlihatkan Joko Widodo begitu abai dalam konteks perbatasan wilayah negara yang semakin kurang dan abai terhadap kepentingan masyarakat.
Kebobrokan kapitalisme menunjukkan bahwa kepentingan milik korporasi bukan rakyat. Masyarakat telah sadar fakta-fakta yang terjadi akan tetapi sebagian besar belum memahami sistem mana yang berpihak pada masyarakat, walhasil kegelapan kapitalisme bersikukuh mempertahankan dominasinya atas negeri ini.
Oleh karena itu, wajib kita ketahui sistem di dunia hanya ada tiga, yakni sosialisme, kapitalis dan Islam. Sistem sosialisme telah gagal dan digantikan oleh sistem kapitalisme yang sampai saat masih bersarang di dunia dan telah tampak kegagalannya. Sedangkan sistem Islam yang amat dirindukan oleh masyarakat sekalipun mereka belum menyadari secara penuh tentang sejarah Islam di mana Islam tidak hanya mengatur dalam lingkup mahdoh tetapi juga lingkup bernegara. Islam adalah sistem yang sempurna yang mengatur seluruh sisi kehidupan manusia dan bersifat sangat adil bagi seluruh manusia.
Seperti hukum Islam tentang kepemilikan sumber daya alam tambang minyak, gas, batu bara, sungai, hutan, dan semacamnya adalah milik rakyat. Dikelola oleh negara dan hasilnya diserahkan kepada masyarakat untuk kepentingannya. Misalnya, pendidikan dan kesehatan secara gratis sehingga masyarakat tidak perlu membayar sekolah dan kesehatan.
Kemudian, tambang emas, timah, nikel dan lainnya adalah milik negara yang dikelola oleh negara dan hasilnya untuk membiayai negara dan menggaji pegawai sehingga negara tidak perlu hutang dan menarik pajak dari rakyatnya.
Islam telah membuktikan atas sejarah dari masa Khulafaur Rasyidin hingga Khilafah Utsmani, kepemimpinan terlama di dunia serta keberhasilan akan sistemnya.
Jauh berbeda dengan pengaplikasian sistem kapitalisme. Kekayaan negara dikelola oleh negara dibantu tangan Asing dan Aseng untuk kepentingan segelintir orang yakni pemilik modal dan para elite negara.
Wallahualam bissawab.
