Pelemahan Hukum di Indonesia Nyata Adanya
Pemimpin harus peduli terhadap masyarakat apalagi kepada mereka yang tidak mendapatkan hak-haknya
Pemimpin juga wajib memberikan pelayanan yang baik kepada rakyatnya dan bersikap adil tanpa melihat status atau latar belakangnya
Penulis Sasmin
Aktivis Dakwah
Siddiq-news.com, OPINI -- Indonesia dikenal sebagai negara hukum dan hak asasi manusia. Diketahui bahwa Indonesia menganut tiga sistem hukum yakni sistem hukum civil, sistem hukum adam, dan sistem hukum Islam. Namun aparat negeri ini makin lama menunjukkan tindakan melanggar hukum sampai Amnesti Internasional menyatakan hukum di Indonesia makin lemah.
Faktanya, kebebasan berekspresi masyarakat terancam. Pada tahun 2023, tiga aktivis Papua dihukum penjara dengan tuduhan makar karena menyuarakan pendapat mereka secara damai.
Kemudian aparat menggunakan kekerasan ketika membubarkan aksi massa, di pulau Rempang kepulauan Riau, negara tidak melakukan konsultasi kepada masyarakat setempat terkait proyek yang mengancam kedudukan mereka yang sekian lama menduduki tanah leluhur mereka. Aparat kepolisian bersikap represif dengan menggunakan gas air mata, meriam, dan peluru karet untuk mencegah masyarakat Rempang menyuarakan keberatan.
Lanjut dengan kasus penyiksaan tahanan. Di Papua, aparat keamanan bahkan melakukan penyiksaan terhadap tahanan, seperti kasus kematian enam orang tahanan Papua di Desa Kwiyagi, Kabupaten Lanny Jaya, Papua Pegunungan, pada 6 April 2023 (IDNTimes, 26/04/2024).
Pelemahan hukum di Indonesia memang tidak terbendung. Semua yang berani menyampaikan kebenaran akan mendapatkan diskriminasi padahal aturan yang tertulis Indonesia sangat mengedepankan HAM sehingga tidak ada salahnya ketika kebenaran dan keadilan itu di dapatkan oleh semua masyarakat, tidak melihat status ekonominya. Namanya juga Hak Asasi Manusia, maka sebagai manusia kita juga harus memanusiakan manusia.
Sayang sekali hukum Indonesia sangatlah lemah. HAM berlaku hanya untuk orang-orang berpangkat dan beruang. Ketika kita tidak memiliki kedua ini mustahil untuk mendapatkan Hak kita, baik berupa suara, keadilan, bahkan kesejahteraan. Dan kasus-kasus kriminalitas tidak pula terbendung padahal tindakan seperti itu bertentangan dengan aturan yang berlaku bagi kelompok aparat kepolisian, sebagaimana tugas mereka mengayomi masyarakat.
Dampak dari penerapan sistem yang berbasis Sekularisme tidak memberikan sanksi tegas kepada pelaku diskriminatif sehingga banyak kelompok ataupun oknum-oknum bertindak sesuka hatinya. Sepatutnya tindakan seperti ini menjadi perhatian besar bagi pemimpin untuk ditindaklanjuti secara tegas karena sudah banyak yang menjadi korban. Jangan lagi menunggu korban selanjutnya atau harus orang dalam bersuara kemudian ditindaklanjuti. Pemimpin itu harus peduli terhadap masyarakat apalagi yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Pemimpin juga wajib memberikan pelayanan yang baik kepada rakyatnya dan bersikap adil tanpa melihat status atau latar belakangnya.
Sayangnya, di sistem Sekularisme kapitalisme, kita tidak mendapatkan pemimpin yang kita dambakan. Dari banyaknya fakta yang terjadi di lingkungan atau pun di luaran sana sangat jauh dari perhatian pemimpinnya. Pemimpin kita hanya memedulikan dirinya dan keluarganya serta para elite atau pengusaha yang membawa keuntungan bagi mereka.
Pemimpin yang bersikap tegas terhadap situasi apa pun hanya kita dapatkan dalam Islam. Contohnya khalifah Umar Bin Khattab yang tegas dalam situasi apa pun dan tidak ragu mengambil keputusan demi ke kepentingan umat.
Dalam kepemimpinan Islam (Khilafah) memberikan kebebasan hak setiap yang hidup di dalamnya dalam batasan syariat. Semua akan difasilitasi apalagi ketika umat menyuarakan kebenaran. Aspirasinya akan direspon dengan baik serta selalu memikirkan bagaimana nasib umat ke depannya.
Islam juga akan menjamin dan menjaga kelangsungan hidup umat. Misalnya, tempat tinggal mereka tidak akan dijadikan lahan bisnis yang menguntungkan pengusaha dan merugikan umat.
Khilafah memberikan kedudukan paling atas untuk umat dalam hal keamanan dan ketenteraman. Dengan begitu umat akan hidup tenang tanpa memikirkan ke mana mereka akan mengadu. Rakyat pun akan tenang karena memiliki pemimpin yang mengedepankan umat dibanding pribadinya. Dan hukum Islam begitu adil siapa saja yang melanggar hukum syarak akan diberi tindakan tegas langsung oleh pemimpin sekalipun ia adalah aparat.
Wallahualam bissawab. []
