Utang Membengkak, Bukti Kapitalisme Bukan Solusi
Posisi Utang Negeri Ini Kini Menembus Rp7.420 Triliun
Utang yang Terus Menumpuk Tak Berkorelasi Positif dengan Kesejahteraan Rakyat.
Penulis : Siti Nurtinda Tasrif
(Aktivis Dakwah Kampus)
Siddiq-news.com -- Ekonomi merupakan sektor terpenting dalam kehidupan terutama dalam membangun sebuah negara. Negara juga tidak dapat berkembang apalagi maju jika sektor ekonominya lemah. Oleh sebab itu negara harus mampu mengimbangi pemasukan juga pengeluarannya terutama dari segi pengelolaan keuangannya.
Di samping itu, kinerja negara bergantung dari kinerja pemerintahnya. Jika setiap lembaga mampu menfaatkan keuangan negara dengan bijaksana, sudah tentu sektor ekonomi akan baik dan sehat. Begitu juga peran negara dalam membantu seluruh kebutuhan rakyatnya dapat dipenuhi dengan baik dan menyeluruh.
Namun semua hanya menjadi angan-angan semata. Itu karena pada faktanya negara tidak mampu mengelola keuangannya. Hal ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya utang negara. Sebagaimana yang penulis kutip dari Media Tempo (26/10/2022) bahwasanya berdasarkan catatan Kementerian Keuangan terakhir per 30 September 2022, utang pemerintah sebesar Rp7.420 triliun. Total utang itu naik sekitar 2,54 persen bila dibandingkan bulan sebelumnya sebesar Rp7.236,61 triliun. Demikian juga dengan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) juga meningkat dari 38,3 persen menjadi 39,30 persen.
Sungguh miris, ketidakmampuan negara mengelola keuangan menyebabkan masalah yang berkepanjangan bagi negara. Akibat yang ditimbulkan sangat banyak, salah satunya dengan menaikkan harga setiap barang baik yang berupa sandang, pangan dan papan. Sehingga dapat menyulitkan seluruh masyarakat dan yang paling parah adalah kehidupan masyarakat bawah yang terancam. Karena kesulitan ekonomi yang menyerang kehidupannya. Ditambah naiknya setiap barang yang mencekik rakyat secara perlahan.
Di satu sisi, negara tidak mampu melihat, sumber daya yang dimiliki oleh negaranya yakni sumber daya manusia dan sumber daya alam. Kedua sumber daya ini jika dikelola dan dimanfaatkan dengan baik pasti akan sangat membantu negara sehingga tidak perlu mengambil keputusan untuk berutang ke luar negeri. Namun hal seperti ini tidak bisa dilihat oleh negara sehingga negara mengambil keputusan yang fatal yakni dengan menyerahkan seluruh sumber daya yang ada kepada masing-masing individu atau diprivatisasi.
Sebenarnya tidak mengherankan melihat asas dari keputusan yang diambil adalah Kapitalisme. Sistem ini terlahir dari satu landasan yakni sekulerisme yang merupakan pemisahakan agama dari kehidupan dan menjurus pada pemisahan agama dari negara. Sehingga tidak heran jika negara tidak mampu menerawang lebih jauh lagi bahwa SDA yang ada dapat dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat secara keseluruhan.
Lebih dari itu, sistem Kapitalisme berjalan melalui satu tujuan yakni kemanfaatan. Maksudnya tidak ada ikatan antara negara dengan rakyat kecuali ikatan manfaat. Seluruh keputusan, ketetapan dan bantuan yang diberikan hanyalah cara untuk membuat rakyat bungkam dan pada akhirnya membantu negara dalam memuluskan keinginan segelintir penguasa yang berusaha mendapatkan kemanfaatan yang lebih banyak.
Di satu sisi, sistem ini membuat negara tidak menginginkan sebuah proses, tetapi langsung kepada hasilnya. Beberapa SDA yang dimiliki negara dikelola dengan mudah oleh pihak asing. Sebut saja beberapa SDA yang ada di Papua dan Sumbawa. Itupun hasil yang diterima tidak sepadan dengan kekayaan alam yang ada, bahkan negara hanya mendapatkan sisa-sisa kekayaannya saja.
Hal ini juga membuat negara secara terus-menerus berutang. Itupun tidak semuanya untuk rakyat, tetapi hanya untuk kemanfaatan pribadi. Hal ini sungguh mengherankan, utang terus meningkat tapi keadaan rakyat masih tetap sama selama bertahun-tahun. Kemiskinan, kebodohan, PHK masal, kriminalitas tetap terjadi. Lalu kemanakah perginya semua pinjaman kepada asing?
Inilah yang menjadi akibat dari sistem Kapitalisme yang hanya mencari materi, keuntungan dan kemanfaatan semata. Di samping itu, sistem Islam merupakan sistem yang berbeda dengan Kapitalisme. Dimana sistem Islam berasal dari Allah Swt. dan menjadi satu-satunya sistem yang memberikan kemanfaatan untuk umat, bukan untuk pribadi.
Sehingga keputusan dan ketetapan yang dilegalisasikan oleh negara hanyalah untuk kemaslahatan umat saja. Hal ini dibuktikan oleh penerapan yang dicontohkan Rasulullah saw. yang menjadi kepala negara Islam pertama. Setelah beliau wafat digantikan oleh 4 Khalifah yakni para Khulafaur Rasyidin dengan negara khilafah. Yang dari negara inilah seluruh peraturan yang ada sesuai dengan hukum syarak termasuk sektor ekonomi.
Negara yang menerapkan sistem Islam akan mengelola sektor ekonomi dengan bijaksana karena memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk kepentingan umat. Juga tidak membiarkan asing memiliki posisi dalam negaranya, sehinga tetap menjadikan negaranya independen bukan menjadi negara pengikut seperti negara saat ini.
SDA yang ada akan langsung dikelola secara mandiri oleh negara namun hasilnya untuk kemaslahatan umat termasuk setiap aspek kehidupan masyarakat. Sehingga tidak akan ada yang namanya kemiskinan, kelaparan, PHK masal, kebodohan, kriminalitas dan sebagainya. Bahkan setiap keluarga dibantu hingga bisa mandiri dan tidak perlu berutang kepada siapapun saking terpenuhinya seluruh kebutuhannya baik berkenaan dengan sandang, pangan dan papan. Wallahu a'lam bi ash-shawwab.
