Izin Freeport Diperpanjang, Rakyat Buntung Bukan Untung

Daftar Isi


Sistem ekonomi kapitalisme yang  mengizinkan swasta untuk mengelola sumber daya alam. Sehingga, ekonomi hanya bisa dirasakan oleh segelintir orang saja, mengabaikan hak-hak rakyat untuk menikmati kekayaan dari sumber daya alam


Adapun Islam mengelola tambang untuk kepentingan seluruh  masyarkat, bukan untuk kepentingan asing dan aseng


Penulis Zahrul Hayati

Kontributor Media Siddiq-News


Siddiq-News.com - Jangankan sumber daya alamnya (SDA), negara pun bisa tergadaikan dalam sistem rusak kapitalisme sekulerisme bobrok ini. Indonesia sangat indah, memiliki daratan dan lautan yang sangat luas, terdiri dari beribu pulau besar dan kecil, sumber daya manusia banyak, sumber daya alamnya melimpah. Aneka tambangnya yang mempesona bak putri cantik yang jadi incaran asing dan aseng untuk dipinang dan memilikinya.


Kekayaan Indonesia yang begitu banyak seakan tak ada artinya bagi rakyat secara umum. Padahal seharusnya itu menjadi kepemilikan kita bersama dan dibersamai oleh pengurusan negara yang efektif. Realita ini pun menjawab bahwa negara yang kaya akan sumber daya alam ini, di dalamnya masih banyak yang jatuh dalam kemiskinan. Sungguh sama sekali tidak mencerminkan pengelolaan yang baik dan seimbang. Maka kapitalisme yang melahirkan kebebasan kepemilikan inilah yang jelas melanggengkan kimiskinan tiada akhir.

 

Jangankan SDA, negara pun bisa tergadai dalam sistem rusak kapitalisme sekulerisme bobrok ini. Kemiskinan terus bertambah meningkat tajam, pengangguran  di mana-mana, utang riba negara menggunung, ekonomi nyungsep.


Kapitalisme Sekularisme Sumber Masalah


Sistem ekonomi kapitalisme yang  mengizinkan swasta untuk mengelola sumber daya alam. Sehingga, ekonomi hanya bisa dirasakan oleh segelintir orang saja, mengabaikan hak-hak rakyat untuk menikmati kekayaan dari sumber daya alam. 


Sistem kapitalisme melahirkan ketimpangan  dan kesenjangan kekayaan yang sangat akut akibat kebebasan kepemilikan atas seluruh SDA. Namun anehnya, kesenjangan ini bukan  diselesaikan, tapi pembiaran yang dilestarikan dengan melimpahkan pengelolaan SDA ke swasta, terlebih swasta asing dan aseng. 


Pemerintah terus mencari cara agar tidak ada individu dan objek harta/kepemilikan yang lepas dari pajak. kebijakan-kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak nyatanya berbanding  terbalik dengan kebijakan yang merevisi pengelolaan harta publik berupa SDA. Mengapa pemerintah mengejar pajak yang makin membebani rakyat  hingga ke lubang jarum, sementara meloloskan SDA berlimpah dinikmati segelintir orang karena pengelolaan kapitalistik. Semua ini menegaskan watak kapitalistik yang mengiringi ideologi  kapitalisme sekulerisme.


Sistem Islam Solusinya


Negara semakin hari kian abai akan kesejahteraan rakyatnya. Karena negeri ini telah dicengkeram neoliberalisme yang menzalimi rakyat dalam segala aspek kehidupan. Dalam konteks ekonomi-politik, liberalisme merupakan paham yang didasarkan pada sebuah pandangan, bahwa setiap individu harus diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi tanpa ada intervensi dan campur tangan negara.


Berbeda dengan sistem Islam yang akan menjadikan Islam sebagai ideologi dimana akidah Islam dijadikan sebagai dasar negara. Setiap urusan negara, baik kecil maupun besar harus berdasarkan akidah Islam sebagai asasnya. Ketahanan ekonomi Daulah Islam akan terwujud melalui penegakan sistem ekonomi Islam, yakni sejumlah hukum syariah Islam di bidang ekonomi. Dimana di dalamnya menyangkut asas-asas sistem ekonomi yang meliputi kepemilikan, pengelolaan kepemilikan dan distribusi kekayaan. Juga menyangkut politik ekonomi Islam, yang jaminan kebutuhan pokok bagi individu (sandang, pangan dan papan) dan jaminan kebutuhan masyarakat (pendidikan, kesehatan,  keamanan gratis). (masyru' ad-Dustur, Pasal 123-169)


Islam mengelola tambang untuk kepentingan seluruh  masyarkat, bukan untuk kepentingan asing dan aseng. Islam mewajibkan negara mengelola SDA  untuk kemaslahatan masyarakat karena memang  harta itu milik  masyarakat, bukan milik swasta maupun negara. Pedoman kepemilikan pengelolaan umum adalah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah saw.. Beliau bersabda, "Kaum Muslim  berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api." (HR. Abu Dawud dan Ahmad)


Jelaslah sudah, negara dalam Islam harus  mengelola harta kepemilikan umum yang jumlahnya melimpah. Sementara hasilnya dibagikan kepada masyarakat, baik secara langsung, maupun dalam bentuk pemenuhan kebutuhan publik seperti fasilitas pendidikan, kesehatan dan keamanan. 


Pemimpin negara Islam tidak akan pernah membiarkan para kapitalis mengeruk, mengeksploitasi kekayaan negeri seperti saat ini. Pendistribusian ekonomi secara adil dengan  seperangkat aturan pendukungnya adalah solusi jitu menyejahterahkan umat manusia.


Semoga kehadiran sosok pemimpin amanah segera terwujud. Pemimpin yang amanah, hanya ada dalam sistem yang berasal dari Sang Pencipta. Wallahualam bissawab.