Ketidakpercayaan adalah Buah Demokrasi?
Ketidakpercayaan ini merupakan buah dari sistem politik demokrasi yang saat ini sedang diterapkan di negeri ini. Sebuah sistem yang mendorong partai politik berkuasa di sebuah negeri dan konsekuensinya hanya orang-orang tertentu yang menjadi penguasa
Lahirlah penguasa yang mengatasnamakan rakyat, membawa suara rakyat, dan membuat kebijakan demi rakyat. Namun faktanya kebijakan, aturan dan peraturan yang dibuat bahkan disahkan lebih cenderung kepada kepentingan ekonomi, yaitu para kapitalis
Oleh Azka Majidah
Aktivis Dakwah
Siddiq-news.com - Burhanuddin Muhtadi, peneliti utama Politik Indonesia menyatakan bahwa kepercayaan publik terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan partai politik masih rendah. Beliau memaparkan masyarakat yang cukup percaya pada DPR dalam survei Indikator terkini mencapai 61,4% yang terdiri dari masyarakat yang sangat percaya 7,1%, kurang percaya 26,6%, yang kurang percaya 26,6%, yang tidak percaya sama sekali 3,1% Sedangkan masyarakat yang sangat percaya terhadap partai politik hanya 6,6 persen, sedangkan yang cukup percaya 58,7 persen dan kurang percaya 29,5 persen. Dua Lembaga ini (DPR dan partai politik) yang terendah dibanding 9 lembaga negara.
Survey ini tak lepas dari realitas dari kinerja DPR dan partai politik saat ini. Menuju tahun pilpres 2024 semua partai politik sedang sibuk berkoalisi demi sukses memenangkan kontestannya dalam pilpres. Partai politik hanya mendulang suara, ketika menang dan menjadi penguasa terkesan lupa dengan nasib rakyat. Sehingga partai politik tidak berperan sebagaimana mestinya, yaitu sebagai wadah aspirasi rakyat.
Anggota dewan pun nyatanya tidak menjalankan amanah wakil umat. Bahkan hanya menjalankan amanah partai sebagai petugas partai. Menurut H. Tamrin, sebagai kader sekaligus anggota DPRD, dirinya tentu fokus menjalankan perintah partai dan amanah sebagai wakil rakyat, sehingga keputusan nanti akan bergantung pada perintah partai dan dukungan konstituennya. “Restu partai paling utama. Lalu dukungan masyarakat, khususnya tim atau konstituen saya karena mereka yang akan membantu saya meyakinkan para pemilih,” jelasnya.
Ketidakpercayaan ini merupakan buah dari sistem politik demokrasi yang saat ini sedang diterapkan di negri ini. Sebuah sistem yang mendorong partai politik berkuasa di sebuah negri dan konsekuensinya hanya orang-orang tertentu yang menjadi penguasa. Lahir penguasa yang mengatasnamakan rakyat, membawa suara rakyat, dan membuat kebijakan demi rakyat. Namun faktanya kebijakan, aturan dan peraturan yang dibuat bahkan disahkan lebih cenderung kepada kepentingan ekonomi, yaitu para kapitalis. Sebut saja UU Migas, UU yang syarat dengean kepentingan kapitalis. Sehingga tercipta anti politik ditengah-tengah masyarakat.
Itulah sistem politik demokrasi, berbeda dengan sistem politik dalam Islam. Islam mendefinisikan politik adalah mengurusi seluruh urusan rakyat, mulai dari Pendidikan, ekonomi, hukum, pergaulan, hingga sanksi. Di dalam sistem politik Islam yang dikenal dengan pemerintahan Khilafah. Dalam Islam partai politik tidak dijadikan kendaraan menuju penguasa sebagaimana dalam sistem demokrasi namun peran partai politik dalam Islam adalah amar ma’ruf nahi munkar untuk menjaga pemikiran umat dan penerapan sistem yang dijalankan oleh pemerintah, sebagai “oposisi” dari pemerintah dengan melakukan muhasabah bil hukkam. Sehingga akan menutup pintu money politic dan perebutan kursi kekuasaan.
Sedangkan khalifah dipilih oleh rakyat dan dibaiat untuk menerapkan Islam secara kaffah, sedangkan ummat membaiat khalifah untuk taat. Selain itu, dalam Islam kriteria menjadi khalifah adalah muslim, laki-laki, baligh, berakal, bebas (tidak dalam kendali siapapun dan pihak manapun), adil, dan mampu. Melalui kriteria dan cara pengangkatan khalifah yaitu dengan baiat akan menutup pintu-pintu kepentingan para kapital karena akad memerintah yaitu menerapkan Islam kafah. Sehingga semua peraturan, keputusan dan kebijakan yang dibuat khalifah berdasarkan perintah Allah Swt dan Rasul-Nya, bukan berasal dari suara terbanyak yang syarat dengan kepentingan kapital. Kemaslahatan umat menjadi prioritas pemerintah.
Oleh karena itu, dalam sistem Islam kafah akan terwujud rasa saling mencintai antara rakyat dan pemimpin. Pemimpin mencintai rakyatnya dengan mengurusi segala urusan umat, baik muslim maupun nonmuslim. Sedangkan rakyat juga mencintai pemimpinnya dengan melakukan muhasabah agar tetap dalan rel Islam kafah dan mendoakan para pemimpinnya. Suasana seperti ini tidakan akan dirasakan di sistem demokrasi-kapitalis.
