PHK Masal, Keniscayaan dalam Sistem Kapitalisme

Daftar Isi

 


Sistem ekonomi kapitalis yang melahirkan liberalisasi ekonomi memberikan kebebasan kepada pihak swasta baik asing maupun lokal untuk mengelola sumber daya alam negara yang keuntungannya hanya akan dinikmati oleh segelintir orang saja yakni para pemilik modal

Sementara rakyat hanya menjadi buruh yang digaji dengan gaji yang belum memadai meskipun hanya sekedar untuk pemenuhan kebutuhan hidup mereka dan keluarga. Maka, selama sistem kapitalisme yang menjadi sumber pengambilan regulasi di negeri ini, apapun yang dilakukan untuk menuntaskan pengangguran dan perekonomian akan nihil


Oleh Ana Yuliana 

Aktivis Muslimah


Siddiq-news.com, OPINI -- Fenomena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masal kembali marak di Indonesia. Melalui video yang viral di media sosial, Kabarnya PT. Hung-A Indonesia akan melakukan PHK terhadap 1.500 pekerja. PT. Hung-A Indonesia disebut melakukan PHK atas ribuan pekerjanya karena akan menutup operasional mulai Februari 2024. Beredar kabar, pabrik ban asal Korea Selatan itu tengah berencana segera hengkang dari Indonesia dan Vietnam akan jadi lokasi baru untuk membangun pabriknya.


Sementara itu, pemasok otomotif Bosch akan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 1.200 karyawan di divisi pengembangan perangkat lunak pada akhir 2026.


Ini jadi berita buruk yang berasal dari sektor manufaktur RI di tahun 2024. Setelah tahun 2023 lalu, setidaknya ada 7.200-an pekerja jadi korban PHK di 36 perusahaan, baik karena tutup total, tutup hengkang, atau relokasi, maupun efisiensi biaya. Data itu baru mencakup perusahaan tempat anggota KSPN bekerja, belum menghitung pabrik lain non-anggota gabungan serikat pekerja tersebut.


Terkait fenomena PHK di industri manufaktur, Direktur Eksekutif INDEF, Tauhid Ahmad mengatakan pemerintah relatif lamban merespon gejala penurunan industri manufaktur. Fenomena PHK akan terus berlanjut jika tidak segera ditangani dan akan berpengaruh pada pemulihan ekonomi. Selain itu, Wakil Ketua APINDO DKI Jakarta, Nurjaman mengatakan meluasnya PHK di sektor manufaktur akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi di masa depan.


Maraknya PHK terjadi karena buruknya situasi ekonomi dunia, termasuk di Indonesia. Hal ini terjadi karena penerapan sistem ekonomi kapitalis yang egois menyelamatkan perusahaan tetapi abai dengan nasib pekerja sehingga mengakibatkan PHK. PHK merupakan salah satu faktor yang membuat iklim usaha tidak kondusif, jaminan dari negara pun tidak ada. Kalaupun ada bantuan sosial tidak semua rakyat mendapatkannya dan jumlahnya pun tidak memadai. Bahkan bantuan pun menjadi alat legitimasi kekuasaan dan juga menjadi alat politik. Jadilah PHK meningkatkan jumlah kemiskinan. Ketidak adilan yang didapatkan para pekerja diantaranya regulasi terkait hak warga dan pesangon.


Negara abai terhadap kewajibannya untuk melindungi rakyat. Negara seharusnya menyediakan lapangan pekerjaan yang memadai. Pemerintah membiarkan rakyat untuk bergantung kepada pemilik perusahaan.


Sistem kapitalisme dalam mengatur perekonomian pada dasarnya hanya semakin memperkuat kedudukan para pemilik perusahaan, ini terbukti dari regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah yang cenderung membela dan mengutamakan kepentingan pemilik perusahaan dari pada kepentingan rakyat.


Sistem sekuler kapitalisme mengusung penerapan sistem politik demokrasi yang akan melahirkan regulasi yang menguntungkan para pemilik modal saja sekalipun rakyat yang harus dikorbankan. Contohnya, UU Cipta Kerja yang disahkan oleh pemerintah semakin mempermudah penguasaan lahan oleh pemilik modal menyebabkan rakyat harus tergusur dari tempat tinggalnya dan membuat mereka kehilangan mata pencaharian.


Sistem ekonomi kapitalis yang melahirkan liberalisasi ekonomi memberikan kebebasan kepada pihak swasta baik asing maupun lokal untuk mengelola sumber daya alam negara yang keuntungannya hanya akan dinikmati oleh segelintir orang saja yakni para pemilik modal. Sementara rakyat hanya menjadi buruh yang digaji dengan gaji yang belum memadai meskipun hanya sekedar untuk  pemenuhan kebutuhan hidup mereka dan keluarga. Maka, selama sistem kapitalisme yang menjadi sumber pengambilan regulasi di negeri ini, apapun yang dilakukan untuk menuntaskan pengangguran dan perekonomian akan nihil. 


Hanya sistem Islam yang dapat menuntaskan masalah pengangguran dan perekonomian


Islam adalah agama sekaligus ideologi yang akan memancarkan aturan untuk mengatur semua urusan manusia. Dalam sistem politik, Islam menempatkan pemimpin sebagai pelindung dan pelayan umat yang jabatannya akan dimintai pertanggung jawabannya oleh Allah Swt. sehingga pemimpin akan bersungguh-sungguh mengurusi urusan rakyatnya dengan mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat.


Negara wajib menjamin kesejahteraan rakyat dengan berbagi mekanisme di antaranya pengelolaan sumber daya alam sebagai kepemilikan umum yang akan membuka banyak lapangan kerja dan hasil pengelolaannya pun akan didistribusikan kepada rakyat secara merata.


Dalam perekonomian sistem Islam, pemerintah akan menyediakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi rakyat dan akan mewajibkan laki-laki baligh untuk bekerja karena itu merupakan kewajiban. 


Dalam sistem Islam tidak akan ada pengangguran justru dengan diterapkannya sistem Islam akan banyak menciptakan kesejahteraan hakiki bagi rakyat dan tidak akan dijumpai rakyat yang hidup kesusahan karena himpitan ekonomi.


Pemerintahan dalam Islam akan menggratiskan seluruh fasilitas kebutuhan dasar rakyat seperti kesehatan, pendidikan dan keamanan yang akan memudahkan rakyat untuk memenuhi kebutuhan pokok lainnya. Sistem Islam sangat memudahkan rakyat untuk mengakses segala sesuatu terkait pemenuhan kebutuhan.


Kondisi demikian akan tercipta jika sistem Islam diterapkan secara kaffah (menyeluruh) di seluruh faktor kehidupan, sudah saatnya kita tinggalkan sistem kapitalisme yang menyengsarakan dan bersatu menerapkan sistem Islam yang menuntaskan segala permasalahan kehidupan termasuk pengangguran dan perekonomian.

Wallahualam bissawab. []