Tapera, Benarkah Kemudahan Untuk Rakyat?
Meski muncul berbagai penolakan, tetap ada program Tapera dengan dalih untuk memudahkan rakyat yang belum punya rumah
Sungguh miris menyaksikan kebijakan-kebijakan negeri yang tak pernah berpihak pada rakyat
Penulis Rismawati Aisyacheng
Pegiat Literasi
Siddiq-news.com, OPINI -- Akhir-akhir ini masyarakat dihebohkan dengan adanya kebijakan baru dari pemerintah, kebijakan itu bernama Tapera. Adapun makna atau arti dari Tapera adalah singkatan dari kata Tabungan Perumahan Rakyat. Pemerintah telah membuat Dasar hukum Tapera yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 terkait dengan Perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 yang membahas tentang Penyelenggaraan Tapera.
Program Tapera sekilas terdengar manis tetapi meresahkan masyarakat. Oleh karena itu, tak sedikit masyarakat yang menolak adanya program Tapera ini. Sebagaimana yang dilansir dari sindownews (29/05/2024) bahwa kabar tentang PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 21 Tahun 2024 terkait pelaksanaan Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) menuai banyak penolakan dari berbagai pihak. Bukan hanya dari pihak buru, tetapi pengusaha pun serta merta menolak keras adanya pemotongan gaji pekerja sebesar 2,5% dan 0,5% dari perusahaan dalam rangka membantu pembiayaan pembelian rumah tersebut.
Selain itu, Nining Elitos selaku KASBI (Koordinator Dewan Buruh Nasional Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia) mengatakan bahwa program Tapera katanya hanyalah beban tambahan untuk rakyat dari sepersekian potongan gaji mereka seperti pembiayaan iuran BPJS kesehatan, pensiunan hingga jaminan di hari tua.
Penolakan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat terhadap program Tapera tersebut adalah sebuah bukti bahwa hadirnya Tapera tidak akan memberi kesejahteraan dan kemudahan kepada rakyat yang kelak gajinya akan di potong untuk Tapera ini. Bagaimana tidak, sebelum adanya rencana program Tapera muncul di permukaan negara, telah banyak program-program Indonesia lainnya yang sangat merugikan para pekerja ASN atau buruh, seperti potongan gaji dari BPJS Kesehatan, jaminan di hari tua dan gaji pensiunan, bahkan potongan dari pajak.
Namun, walau begitu adanya pemerintahan negara tetap merancang program Tapera dengan dalih untuk memudahkan rakyat yang belum punya rumah. Sungguh miris menyaksikan kebijakan-kebijakan negeri yang tak pernah berpihak pada rakyat. Seolah suara rakyat tak ada arti, hingga pemimpin negara selalu berjalan sendiri tanpa iringan suara rakyat, padahal dahulu kala belum menjabat selalu mengiming-imingi rakyat kesejahteraan kala terpilih menjadi pemimpin. Ke manakah janji itu pergi? Mengapa menghilang bak ditelan bumi saat singgasana telah menjadi milik. Padahal status seorang pemimpin adalah memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggungjawab seperti menyejahterakan rakyat tanpa harus berjanji di awal kampanye.
Untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat salah satunya adalah dengan memberikan bantuan rumah secara gratis kepada rakyat tanpa harus memotong gaji mereka yang ujung-ujungnya justru merugikan rakyat. Oleh karena itu, sebagai pemimpin haruslah pandai dalam mengambil keputusan ketika sedang merancang program-program baru, dan kalau perlu harus mengikut sertakan perwakilan dari rakyat yang jujur bukan yang mata duitan, disogok sedikit belok.
Kebijakan dalam sistem kapitalisme, si penganut pemisah agama dari kehidupan, memang sangat jauh berbeda dengan kebijakan dalam sistem Islam yang menganut hukum-hukum dari Allah langsung. Dalam sistem Islam urusan penyediaan perumahan untuk rakyat yang tidak memiliki rumah maka ditanggung oleh negara secara gratis. Sebab, dalam Islam semua kebijakan harus di ikut sertakan dengan perintah Allah. Oleh karena itu, untuk memudahkan pemimpin dalam menyediakan rumah gratis bagi rakyat, negara harus mampu mengelola sumber daya alam yang melimpah.
Jika seluruh SDA (Sumber Daya Alam) negara telah dikelola sendiri oleh negara, maka hasilnya akan melimpah. Sehingga negara dengan mudah melakukannya pembangunan perumahan gratis untuk rakyat, bukan hanya itu, negara juga akan mampu menyediakan lapangan kerja baru untuk para pemudah atau para laki-laki yang kini banyak menjadi pengangguran disebabkan oleh kurangnya lapangan kerja. Namun untuk memiliki pemimpin yang betul-betul memikirkan kesejahteraan rakyatnya kita harus menyampaikan kepada umat bahwa hanyalah dengan menggunakan sistem Islam dan pemimpin taat pada syariat yang mampu memberikan kesejahteraan yang real (nyata).
Dari ‘Abdullah bin Umar r.a. mengatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda tentang tanggungjawab bagi para pemimpin
“Ketahuilah bahwa setiap dari kalian semua adalah seorang pemimpin, dan kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang kalian pimpin. Penguasa yang memimpin orang banyak akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, dan istri pemimpin terhadap keluarga suaminya dan juga anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka, budak juga seorang pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya, Ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggungjawab atas yang dipimpinnya.”
Oleh karena itu, jika kita merindukan dan menginginkan kesejahteraan, maka saatnya berjuang untuk mengembalikan sistem Islam di tengah-tengah masyarakat. Sebab hanya di tangan sistem Islam yang mampu memberi kesejahteraan.
Wallahualam bissawab. []